JAKARTA, Probusmedia — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 4,4 juta hektare sepanjang 2019-2025 sebagai bentuk pembunuhan ekologis.
Megawati menyampaikan hal tersebut saat membuka Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Data sangat mengerikan, dari tahun 2019 sampai tahun 2025 saja terdapat 4,4 juta hektare hutan yang terbakar. Ini tidak lagi bisa disebut sebagai bencana ekologis. Ini adalah pembunuhan ekologis,” ujar Megawati.
Dia mengaku sedih melihat hutan terbakar, termasuk akibat pembakaran yang sengaja dilakukan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan.
“Saya sungguh sedih melihat hutan kita terbakar, bahkan ada yang sengaja dibakar untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan,” katanya.
Megawati juga mengingatkan dampak perluasan perkebunan sawit yang tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem.
Menurut dia, dominasi perkebunan sawit dapat mengancam habitat satwa liar, termasuk orangutan.
“Coba bayangkan kalau semuanya jadi hanya sawit saja, tidak ada lagi yang namanya tempat berlindung. Tadi saya lihat yang namanya orang utan teler-teler, dibantu untuk ada konservasi, coba bayangkan,” tuturnya.
Dalam pidatonya, Megawati menyatakan telah meletakkan kebijakan moratorium hutan saat menjabat sebagai Presiden ke-5 RI.
Dia juga mengklaim tidak pernah memberikan izin konversi hutan menjadi perkebunan sawit.
“Sejak menjadi Presiden kelima RI, saya telah meletakkan kebijakan moratorium hutan. Bahkan saya bersama dengan Presiden Soekarno tercatat sebagai presiden yang tidak pernah memberikan izin terhadap konversi hutan sebagai lahan sawit,” kata Megawati.
Megawati turut mengenang sejumlah kebijakan yang dibuat saat memimpin Indonesia. Di antaranya, pembentukan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi pada 12 Oktober 2001 serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 1 Juli 2002.
Dia mengatakan untuk menangani kebakaran hutan, pemerintahannya membentuk Manggala Agni, pasukan khusus pengendalian kebakaran hutan.
Pemerintah juga mengembangkan tanaman tahan api, seperti dadap, orok-orok, dan kaliandra.
Namun, Megawati menyayangkan kebijakan tersebut tidak dilanjutkan.
“Sayang, kebijakan tersebut tidak dilanjutkan,” ujarnya.
Megawati menilai persoalan lingkungan juga berkaitan dengan lemahnya kedisiplinan dalam menjaga tata ruang.
Dia mencontohkan daerah resapan air yang berubah menjadi bangunan, kawasan hutan yang kehilangan fungsi ekologis, sempadan sungai yang dipersempit, hingga pembangunan di kawasan pesisir yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan.
Menurut dia, upaya merawat lingkungan harus dimulai dari kedisiplinan dalam menerapkan tata ruang nasional.
“Merawat Pertiwi harus dimulai dari hulu, yaitu kedisiplinan terhadap tata ruang nasional. Sebab banyak persoalan ekologis berawal dari kekeliruan manusia dalam memperlakukan ruang hidupnya,” kata Megawati.
Dia menegaskan, tata ruang tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan administratif, perizinan, atau kepentingan ekonomi jangka pendek.
Megawati juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, bukan negara kontinental.
“Jangan sampai kepentingan sesaat mengorbankan keselamatan rakyat selama puluhan tahun,” ujarnya.
Megawati kemudian menegaskan bahwa tata ruang merupakan keputusan politik yang menentukan masa depan kehidupan.
“Alam tidak dapat disuap. Hukum ekologis tidak dapat dinegosiasikan. Dan bencana tidak mengenal jabatan maupun kekuasaan. Pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa tata ruang adalah keputusan politik tentang masa depan kehidupan,” kata dia.