JAKARTA, Probusmedia — Badan Gizi Nasional (BGN) bakal mengaktifkan kembali 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memperluas program makan bergizi gratis (MBG), terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Aktivasi ratusan dapur MBG tersebut dijadwalkan mulai Jumat (2/10/2026). Wilayah dengan angka stunting tinggi serta daerah yang layanan MBG-nya belum terpenuhi menjadi sasaran utama.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, 480 SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota. Untuk tahap awal, fokus diarahkan ke wilayah Indonesia bagian timur.
“Kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali, yang kita mulai di wilayah Timur Indonesia,”
kata Sudaryono dalam unggahan di akun Instagram resminya, Rabu (30/9/2026).
Dari jumlah tersebut, 211 SPPG merupakan mitra mandiri, sedangkan 269 lainnya merupakan SPPG terpencil.
Ke-480 SPPG itu tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Tak Langsung Layani Penerima MBG
Sudaryono menegaskan, aktivasi pada 2 Oktober tidak berarti seluruh dapur langsung melayani penerima manfaat.
Menurut dia, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum SPPG beroperasi penuh, termasuk pelatihan penjamah makanan dan persiapan operasional.
“Yang kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai di tanggal 2 itu, dan kemudian dapur-dapur itu siap beroperasi pada tiga atau empat minggu setelah dilakukan aktivasi di tanggal 2,” ujar Sudaryono.
Aktivasi tersebut akan dilakukan langsung oleh jajaran BGN di masing-masing daerah.
Sudaryono dijadwalkan berada di Maluku, sedangkan Wakil Kepala BGN, para deputi, dan pejabat eselon II akan ditempatkan di provinsi lainnya.
Setelah 2 Oktober, BGN akan kembali membuka SPPG secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan, kondisi wilayah, serta data penerima manfaat.
Wilayah 3T, daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi, serta daerah yang banyak menerima aduan mengenai sekolah yang belum mendapatkan layanan MBG akan menjadi prioritas.
BGN Masih Benahi SPPG
Perluasan layanan tersebut dilakukan ketika BGN masih melakukan pembenahan terhadap tata kelola dan standar keamanan pangan SPPG.
Pada September 2026, BGN menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari jumlah tersebut, 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 sudah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan, dan delapan SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.
Sebelumnya, BGN juga sempat menghentikan sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan SLHS.
Empat SPPG kemudian dihentikan secara permanen karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak memperbaiki pelanggaran operasional.
Seiring pembukaan SPPG baru, BGN menyatakan akan memperkuat pengawasan terhadap dapur yang sudah beroperasi, termasuk standardisasi dapur, kapasitas penjamah makanan, rantai pasok, serta mutu dan keamanan pangan.
Waspadai Calo Aktivasi SPPG
Sudaryono juga mengingatkan calon mitra dan masyarakat agar mewaspadai pihak yang mengaku dapat mengurus atau mempercepat aktivasi SPPG.
Menurut dia, penentuan SPPG yang diaktifkan dilakukan berdasarkan sistem dan basis data BGN.
“Jadi dapur-dapur ini lebih dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan kepala SPPG-nya, dan mengaktifkan VA (virtual account)-nya,” kata Sudaryono.
Dia menegaskan BGN tidak memberikan kewenangan kepada pihak luar untuk mengatur aktivasi SPPG.
“Jadi kami tidak mengotorisasi siapa pun, tidak mengotorisasi asosiasi mana pun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi mana pun,” ujarnya.
Oleh karena itu, masyarakat diminta berhati-hati jika ada pihak yang meminta uang atau imbalan dengan alasan dapat mempercepat proses aktivasi.
BGN akan melakukan verifikasi terhadap proses aktivasi tersebut, termasuk jika ditemukan pihak yang mengatasnamakan pimpinan BGN untuk meminta pungutan.
Di sisi anggaran, BGN mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran MBG hingga akhir tahun.
BGN juga mendorong penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok kebutuhan SPPG.
Pembukaan SPPG selanjutnya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan sistem, kondisi wilayah, kebutuhan layanan, dan data penerima manfaat.
Wilayah 3T serta daerah dengan angka stunting tinggi tetap menjadi salah satu prioritas.