Penulis
Langgeng Puji
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, bahkan terhadap orang-orang terdekatnya.
Prabowo menegaskan orang terdekatnya pun tidak akan mendapat perlindungan jika tersangkut perkara hukum.
Dia mencontohkan Dadan Hindayana, yang dulunya sebagai mantan anggota tim sukses sekaligus tim pakarnya. Dadan kemudian diangkat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Prabowo mengatakan ketika Dadan terseret perkara korupsi, dia tidak memberikan perlindungan dan menyerahkan proses hukumnya kepada Kejaksaan.
“Saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya. Saya yang angkat di Kepala BGN. Saya juga yang serahkan ke kejaksaan,” kata Prabowo dalam program ‘Presiden Menjawab’, Rabu (16/9/2026).
Prabowo juga menyinggung penyitaan aset Hotel Sultan sebagai contoh penegakan hukum yang menurutnya tidak membedakan latar belakang atau kedekatan seseorang.
Hotel Sultan diketahui berkaitan dengan pengusaha Pontjo Sutowo, yang disebut Prabowo sebagai kawannya.
“Berapa banyak yang sudah saya serahkan, dan banyak aset yang kita sita? Hotel Sultan itu, wah yang lobi ke saya banyak. Mungkin Pak Pontjo itu dianggap tokoh, dan memang kawan saya juga. Tapi saya enggak ada kawan, ini negara,” ujar Prabowo.
Prabowo juga menceritakan kebijakannya ketika pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019.
Dia mengaku langsung mengumpulkan keluarga dan orang-orang dekatnya di Partai Gerindra untuk menyampaikan larangan berbisnis dengan Kementerian Pertahanan.
Menurut Prabowo, langkah tersebut dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan selama dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
“Begitu saya naik jadi Menteri Pertahanan, hari pertama saya naik, malam pertama saya kumpulin semua keluarga saya dan semua orang-orang dekat saya di Gerindra. Saya bilang, saya akan menjadi Menteri Pertahanan mulai besok, Anda semua tidak boleh ikut cari bisnis di Kementerian Pertahanan,” tuturnya.
Prabowo mengatakan prinsip serupa diterapkannya setelah menjadi Presiden.
Dia mengingatkan kader Gerindra agar tidak memanfaatkan posisinya sebagai Presiden untuk memperoleh perlindungan ketika melakukan pelanggaran hukum.
“Begitu saya jadi Presiden, saya sudah berkata hati-hati, saudara, Gerindra. Jangan karena saya Presiden, kalau kamu salah, saya enggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan,” kata dia.
Prabowo kemudian menyebut sejumlah kepala daerah dari Partai Gerindra yang ditangkap aparat penegak hukum sebagai gambaran bahwa proses hukum tetap berjalan.
“Dan Anda bisa lihat, berapa bupati (dari) Gerindra yang ditangkap (aparat penegak hukum), berapa wali kota, dan sebagainya,” ujarnya.
Menurut Prabowo, kepentingan nasional dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Bernegara itu kita harus arif, kita harus bijak. Di ujungnya kepentingan nasional, kepentingan rakyat harus di atas segala hal,” tegasnya.
