JAKARTA, Probusmedia — Kadiv Humas Polri Irjen Johhny Eddizon Isir mengungkap jadwal sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap terduga pelanggar Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dia menegaskan sidang etik tersebut digelar terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan ilegal terhadap presiden.
“Nanti akan kami sampaikan setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi sidang etik terduga pelanggar yang lain,” kata Isir dikutip Rabu (11/11/2026).
Hal itu disampaikan sesuai sidang etik pertama terhadap tersangka Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Ahrie Sonta Nasution merupakan salah satu dari empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden.
Isir meminta masyarakat ikut mengawal seluruh proses penanganan perkara tersebut.
Polri berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan kepada sejumlah saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal atau illegal tapping yang menyeret sejumlah anggota Polri.
Isir mengatakan, saksi-saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK merupakan bagian dari saksi yang diperiksa dalam penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
“Benar bahwa beberapa saksi tersebut kemudian Polri berkomunikasi dengan LPSK untuk bisa mendapatkan perlindungan saksi,” kata Isir.
Menurut Isir, penyidikan kasus dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik masih berjalan.







