Penulis
Alfredo SitompulEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong upaya kolaborasi antar kementerian dan para pemangku kepentingan dalam menangani konflik senjata dan masalaj kemanusiaan di Papua Tengah.
Komisioner Komnas HAM bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Saurlin P. Siagian mengatakan konflik bersenjata tersebut telah memakan korban jiwa dan ribuan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.
“Situasi darurat secara dinamis masih terjadi di daerah tersebut, di mana terjadi penembakan yang mengakibatkan 12 orang meninggal dan ribuan pengungsi menyebar ke berbagai lokasi,” ujar Saurlin dalam audiensi dengan Kementerian Sosial, Senin (10/8/2026).
Saurlin merinci jumlah pengungsi mencapai sekitar 124.931 jiwa. Menurutnya, mereka membutuhkan bantuan terutama kebutuhan pokok.
“Diperkirakan terdapat sekitar 124.931 pengungsi yang membutuhkan bantuan, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan layanan kesehatan,” katanya.
Saurlin menegaskan bahwa penanganan pengungsi memerlukan koordinasi yang solid. Identifikasi kebutuhan dan bantuan menjadi faktor utama agar sumbangan tepat sasaran.
“Penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pengungsi dan mengkoordinasikan bantuan,” sambungnya.
Komisioner komnas ham mendorong kementerian sosial untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya untuk membantu kebutuhan dasar pengungsi, seperti makanan, pakaian, dan layanan kesehatan.
“Kami memandang penting untuk berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam penanganan pengungsi di Papua Tengah ini,” katanya.
“Selain itu, penting untuk melibatkan dari unsur perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dalam membantu pengungsi agar tidak memberatkan APBN,” kata Saurlin.
Wamensos Salurkan Bantuan pada Masyarakat Papua Tengah
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan kepada 1.013 pengungsi Papua Tengah.
Bantuan yang disalurkan Kemensos berupa sembako dan pakaian senilai Rp150 juta.
Agus membutuhkan usulan dari pemerintah daerah mengenai data jumlah pengungsi serta kebutuhan masyarakat terdampak.
Selain itu, Agus juga menyarankan agar Komnas HAM dapat berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Ia menilai bahwa Menko PMK dapat berkoordinasi dengan kementerian lainnya dalam menangani kasus kemanusiaan di Papua Tengah.