JAKARTA, Probusmedia — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan lima tahapan modus operandi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Hal itu disampaikan Kapolri Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI saat menjelaskan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal tersebut.
Suyudi menjelaskan kasus ini bermula dari kecurigaan seorang pelapor setelah muncul perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data.
Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Identitas pelapor dirahasiakan.
Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan atau penghapusan data elektronik.
“Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, laporan kepada end user, dan penghapusan data,” kata Suyudi di DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan tahap pertama adalah perintah penyadapan yang diduga berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Irjen Slamet Uliandi.
Menurutnya, perintah tersebut diteruskan kepada Irjen Eko Hadi dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Perintah itu disebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
“Tahap kedua adalah provisioning atau proses memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem,” jelasnya.
Suyudi mengatakan, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan otorisasi terkait keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
“Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyadapan melalui sistem,” kata dia.
Dalam tahapan ini, petugas diduga mendengarkan dan mengekspor hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam bentuk transkripsi.
Selanjutnya, pada tahap keempat, hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Bagian Monitoring Irjen Slamet Uliandi hingga kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Adapun tahap kelima adalah penghapusan data. Suyudi mengungkapkan, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Irjen Ahrie Sonta dan dilaksanakan oleh tim TSU.
Dalam pemaparannya, Suyudi juga menjelaskan bahwa proses provisioning diduga berlangsung melalui dua jalur, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.
Dugaan penggunaan jalur atensi tersebut menjadi bagian dari rangkaian perkara yang tengah disidik kepolisian.








