JAKARTA, Probusmedia — Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin membantah kabar penangkapan mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Idham Azis dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Isu tersebut sebelumnya ramai beredar di media sosial.
“Infonya tidak benar,”
ujar Asep saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (8/11/2026).
Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Mereka ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.
Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
Asep sebelumnya mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal itu berlangsung selama periode 2025-2026 atau sekitar satu tahun.
Menurut dia, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,”
kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Asep menjelaskan, para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa berkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.
“Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, penyidik menduga para tersangka memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan ilegal.









