
Penulis
Zendy Pradana
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.
“Mengadili: mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi,” bunyi amar putusan MA dikutip, Selasa (10/11/2026).
“Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026,” lanjutnya.
Dalam pertimbangannya, MA menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki wewenang untuk mengadili perkara sengketa pemilu. Namun, PTUN juga harus tetap menjalankan fungsi korektif.
Mengingat perkara sengketa pemilu tersebut terdapat pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur dan sistematis.
“Setelah dilampauinya tenggang waktu tersebut patut diketahui telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan terencana yang membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi,” kata dia.
MA menilai bahwa pelanggaran administratif yang terjadi dalam proses pemilu 2024, bukan hanya sekadar kepentingan kontenstan belaka. Namun, terdapat kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Kemudian, MA juga mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diputus pada 5 Oktober 2026.
MA menganggap bahwa putusan MK telah membuat perubahan keadaan hukum baru untuk mengesampingkan eksepsi termohon kasasi dahulu tergugat lainnya.
“Karena putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum, perlu mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural,” ucapnya.
Pertimbangan selanuutnya, MA juga tidak menemukan fakta bahwa certificat of attendance, academic records dan explanation of grades dan dokumen lain yang didaftarkan Gibran pada pencalonan pemilu 2024 lalu tidak menyatakan bahwa dirinya menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.
“Bahwa secara faktual objek sengketa a quo diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat didasarkan pada certificate of attendance, academic records dan explanation of grades maupun dokumen lain yang tidak dapat membuktikan tentang keberhasilan Gibran Rakabuming Raka menamatkan jenjang pendidikan tertentu, tetapi hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan,” jelas MA.
MA menegaskan bahwa tidak menemukan bukti bahwa Gibran Rakabuming memiliki ijazah luar negeri yang setara dengan ijazah SMA.
“Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat,” jelas MA.
MA menuturkan bahwa penyetaraan kurikulum internasional ke nasional tanpa dilengkapi bukti sertifikat kelulusan merupakan tindakan yang tidak cermat.
“Bahwa penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung dengan ijazah/sertifikat/diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat yang mempengaruhi fakta materiil dari suatu keputusan,” sebut MA
“Sehingga tindakan hukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo melanggar asas kecermatan formal,” sambungnya.