JAKARTA, Probusmedia — Anggota DPR fraksi Gerindra, Anwar Sadad tak hadir panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (9/11/2026). Dia tidak hadir karena alasan kegiatan reses dari DPR.
Tak hanya Anwar, Bagus Wahyudyono juga tidak hadir panggilan hari ini.
“Keduanya konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini, dimana saudara AS karena memang sudah terjadwal untuk kegiatan reses, dan saudara BGS yang memang kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Namun, kata Budi, penyidik sudah menjadwalkan ulang panggilan Anwar Sadad dan Bagus. Rencananya, keduanya bakal dipanggil Senin (16/11/2026).
“Kami berharap keduanya dapat hadir memenuhi panggilan penyidik karena memang keterangan-keterangan dalam penyidikan perkara ini agar bisa segera dituntaskan,” kata Budi.
Budi berharap Anwar Sadad segera datang untuk memberikan kesaksian. Sebab, penyidik ingin segera menuntaskan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah pokmas Jatim.
Dalam kasus ini, KPK sudah menahan empat orang tersangka dari pihak swasta. Keempat tersangka itu yakni, Mochamad Mahrus Ali, Achmad Yahya, M Fathullah, serta Ra Wahid Ruslan.
Keempat orang itu merupakan pihak pemberi suap. Para tersangka, total sudah memberikan uang Rp6,9 miliar kepada Anwar Sadad mengenai dana hibah Pokmas Jatim senilai Rp67,7 miliar.
Kasus ini pertama kali terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2022 terhadap eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, namun hingga kini pengembangan perkaranya masih belum berakhir.
Berdasarkan perkara korupsi yang dilakukan Sahat Tua, KPK menetapkan 21 tersangka baru pada 10 Oktober 2025 yang terdiri dari empat penerima dan 17 pemberi.
Dari puluhan tersangka itu, dibagi menjadi tiga klaster. Klaster pertama terdiri dari mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi selaku penerima dan lima pemberi yakni Hasanuddin selaku Anggota DPRD Jawa Timur, Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Sukar selaku Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, A. Royan selaku pihak swasta dari Tulungagung, dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan telah terbukti bersalah dan dipenjara, sedangkan Royan dalam kondisi sakit.
Selanjutnya, tersangka Kusnadi telah meninggal dunia, sehingga akhirnya KPK menghentikan proses penyidikannya.
Lalu, pada klaster kedua terdiri dari dua penerima dan 10 pemberi. Dua penerima dalam klaster kedua ialah Anwar Sadad selaku eks Wakil Ketua DPRD Jatim yang kini menjadi Anggota DPR serta staf Anwar Sadad bernama Bagus Wahyudiono.
Sedangkan tersangka pemberi dalam klaster kedua ialah Achmad Yahya dan M Fathullah selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, Ra. Wahid Ruslan selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan, Moch. Mahrus selaku Anggota DPRD Jawa Timur, serta Mahud selaku mantan Anggota DPRD Jawa Timur.
Kemudian, Fauzan Adima selaku mantan Wakil Ketua DPRD Sampang, Jon Junaidi selaku Wakil Ketua DPRD Probolinggo, serta Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy dn Abdul Motoliib selaku pihak swasta dari Sampang.
Pada klaster ketiga, mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar ditetapkan sebagai tersangka penerima, sedangkan pemberianya adalah Ahmad Jailani selaku pihak swasta dari Sumenep dan Mashudi selaku pihak swasta dari Bangkalan.