Penulis
Alfredo SitompulEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengevaluasi penerapan kebijakan ganjil-genap (Gage) yang telah berjalan selama 10 tahun di ibu kota.
Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, evaluasi dilakukan dengan memerhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap kemacetan dan perekonomian.
“Kemarin tuh waktu itu kan kita ada FGD dan kita melakukan evaluasi 10 tahun kan ganjil genap itu. Dan memang ada antara perekonomian dan kemacetan,” kata Budi, Rabu (30/9/2026).
Budi menilai kebijakan gage memiliki dampak terhadap perekonomian. Karena itu, ia akan kembali mengkaji penerapannya termasuk sejumlah rute yang memberlakukan gage tersebut.
“Nah, ini juga akan kita lihat kembali nantinya. Ya, dan juga mungkin tempat rute-rute ganjil genapnya. Nah, itu kan perlu kaji ulang kembali nanti,” ujarnya.
Budi mengatakan evaluasi juga dilakukan karena terdapat permintaan relaksasi kebijakan tersebut. Namun, relaksasi tersebut perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kemacetan yang terjadi.
“Kan mereka minta relaksasi, ya kan? Kalau kita kalau minta relaksasi, pastikan akan menjadi kemacetan juga. Nah, ini yang akan kita kaji lebih ulang, kita kaji lebih dalam nanti,” katanya.
Budi kemudian memastikan penerapan gage yang telah berlangsung selama 10 tahun tidak akan mengalami perubahan.
Selain itu, ia juga menimbang bahwa kebijakan tersebut dinilai efektivitas dalam mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta.
“Tapi ternyata memang melihat sangat efektif, kita melihat sangat efektif mengurangi kemacetan dan itu terus berlanjut,” katanya.
Budi juga membandingkan terkait aturan tersebut apabila dihilangkan. Menurutnya, tingkat kemacetan di Jakarta dinilai lebih tinggi jika tidak adanya kebijakan gage.
“Dengan adanya ganjil-genap seperti ini, dibandingkan nanti tidak ada ganjil-genap, kemacetan akan lebih padat,” tuturnya.
Meski begitu, Budi belum merinci persentase penurunan tingkat kemacetan di Jakarta dari evaluasi kebijakan tersebut.