JAKARTA, Probusmedia — Guru besar studi Asia dari University of Melbourne Vedi Hadiz menilai Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi warisan struktur kekuasaan oligarki yang berkembang pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Vedi, kondisi tersebut menjadi ironi karena Jokowi dua kali mengalahkan Prabowo dalam pemilihan presiden, tetapi membuka jalan untuk memasuki pemerintahan dan melanjutkan strategi politik yang telah berkembang sebelumnya.
“Yang penting di sini adalah Prabowo sekarang menerima warisan dari Jokowi,”
kata Vedi dalam peluncuran buku “Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia” karya Richard Robinson dan dirinya di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Prabowo dan Pengendalian Persaingan Oligarki
Vedi kemudian memaparkan mengenai strategi kekuasaan yang dijalankan Prabowo.
Menurut dia, salah satu agenda Prabowo adalah membuat persaingan di antara faksi-faksi oligarki menjadi lebih terkendali melalui proses pemusatan kekuasaan.
“Agenda Prabowo adalah membuat konflik antaroligarki ini lebih terkendali, lebih terkendali dengan cara semakin memusatkannya,” ujar Vedi.
Vedi menilai sejumlah program pemerintahan Prabowo, seperti Danantara, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menunjukkan kecenderungan kebijakan yang lebih sentralistis.
“Danantara, Kopdes, segala macam itu, MBG, itu adalah semua program-program sentralistis,” kata Vedi.
Menurut dia, berbagai program tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari mekanisme pemusatan kekuasaan.
“Yang semuanya bermuara ke dia dan kroni-kroninya,” ujar Vedi.
Dua Agenda Prabowo
Vedi kemudian menyebut terdapat dua sisi agenda yang menurut dia dapat dilihat dari strategi tersebut.
Pertama, mengatur persaingan antar-faksi oligarki agar tidak berkembang menjadi konflik yang tidak terkendali.
“Kita menghadapi agenda yang mungkin punya dua sisi. Satu, membuat persaingan antaroligarki itu lebih teratur,” kata Vedi.
Kedua, menurut dia, terdapat upaya untuk membangun dominasi satu faksi oligarki terhadap struktur oligarki secara keseluruhan.
Vedi mengatakan pandangan tersebut merupakan bagian dari analisis mengenai perubahan struktur kekuasaan di Indonesia setelah Reformasi 1998.
Menurut dia, perubahan politik tidak serta-merta menghilangkan oligarki, tetapi mengubah cara berbagai faksi oligarki berkompetisi dan membangun kekuasaan melalui institusi-institusi negara.