Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 kembali mencuat, tetapi MPR RI belum ingin terburu-buru mengubah regulasi tersebut.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan perubahan konstitusi bukan sekadar mengutak-atik pasal karena dapat membawa konsekuensi luas terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.
Muzani mengatakan MPR akan terlebih dahulu mendengar berbagai gagasan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut dia, pembahasan amendemen harus dilakukan secara hati-hati mengingat dampaknya menyangkut kehidupan bernegara dan demokrasi.
“Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan gegabah dalam melakukan perumusan atau perubahan Undang-Undang Dasar tersebut karena kita menganggap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 akan membawa konsekuensi yang luar biasa,” kata Muzani saat peluncuran buku Risalah dan Sejarah MPR di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9/2026).
Menurut Muzani, sejarah tersebut relevan untuk dipahami ketika pembicaraan mengenai kemungkinan amendemen UUD 1945 kembali muncul.
Ia mengingatkan empat kali amendemen pada 1999, 2000, 2001, dan 2002 lahir melalui proses pembahasan yang panjang.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut, para anggota MPR pada masa itu tidak hanya merumuskan perubahan pasal, tetapi juga memperdebatkan berbagai gagasan besar mengenai arah kehidupan bernegara.
Proses tersebut pada akhirnya menghasilkan sejumlah kesepakatan yang menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini.
“Mereka bukan sekadar tokoh yang melahirkan pasal demi pasal perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Mereka adalah orang-orang yang memperdebatkan kepentingan satu sama lain, memperdebatkan ide-ide besar, dan akhirnya berhasil menemukan titik temu,” ujar Muzani.
Muzani menyebut setelah sekitar 25 tahun sejak amendemen terakhir, berbagai gagasan mengenai kemungkinan penyempurnaan konstitusi kembali berkembang.
MPR tidak menutup ruang terhadap gagasan tersebut, tetapi belum menjadikannya sebagai keputusan untuk melakukan perubahan UUD 1945.
“Sekarang pemikiran-pemikiran itu mulai muncul, apakah setelah 25 tahun Undang-Undang Dasar 1945 kita lahirkan perlu ada revisi atau penambahan dalam konstitusi kita,” katanya.
Ia menilai, tahapan yang dilakukan MPR saat ini lebih diarahkan pada penyerapan pandangan dari berbagai elemen masyarakat.
Ia menekankan keterbukaan terhadap wacana amendemen tidak berarti proses perubahan konstitusi akan langsung dilakukan.
Menurut dia, empat tahap amendemen pada 1999-2002 menghasilkan sejumlah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Salah satu perubahan yang disorot Muzani adalah penguatan sistem pemerintahan presidensial dengan memperjelas posisi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Penguatan tersebut berjalan bersama pembatasan kekuasaan presiden, termasuk ketentuan mengenai masa jabatan maksimal dua periode.
Perubahan konstitusi juga mempertegas Indonesia sebagai negara hukum serta memperluas pengaturan mengenai hak asasi manusia.
Bagi Muzani, prinsip negara hukum harus menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum kita harus menjunjung hukum sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan,” kata Muzani.