JAKARTA, Probusmedia — Polemik keabsahan dokumen pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menjadi sorotan publik. PKB mengingatkan tidak boleh ada pejabat negara yang merasa memiliki kedudukan lebih tinggi daripada konstitusi dan hukum dalam menyikapi persoalan tersebut.
“Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penerapan aturan, apalagi menyangkut persyaratan untuk menduduki jabatan publik,”
kata Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Dia mengingatkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kesamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.
Aturan tersebut juga mewajibkan setiap warga negara menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.
Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 turut menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Ketentuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Menurut dia, seluruh prinsip konstitusi tersebut harus dijalankan secara konsisten tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Justru pejabat publik harus memberikan contoh paling awal dalam menaati aturan. Keteladanan itu penting karena kepercayaan masyarakat terhadap negara dibangun dari integritas orang-orang yang menjalankan kekuasaan,” katanya.
Ia menjelaskan sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau dikenal dengan istilah trias politica.
Pembagian tersebut bertujuan memastikan setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya masing-masing sekaligus menerapkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.
Dalam sistem tersebut, Mahkamah Agung (MA) menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki independensi dalam menjalankan fungsi peradilan.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui penyelenggaraan peradilan.
Berkaitan dengan putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wapres Gibran, Neng Eem meminta seluruh pihak menghormati keputusan tersebut.
Dia menekankan putusan pengadilan harus dipahami secara menyeluruh dengan memperhatikan amar putusan beserta pertimbangan hukumnya.
Selain itu, dirinya juga meminta pemerintah dan lembaga negara terkait memberikan tindak lanjut yang jelas terhadap putusan tersebut.
Prosesnya harus dilakukan secara terbuka, objektif, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai ada ketidakjelasan yang berkepanjangan. Kepastian hukum penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.