JAKARTA, Probusmedia — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal dapat memperkuat dorongan politik untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di DPR.
Hasto menyebut tekanan publik yang makin besar berpotensi membuat fraksi-fraksi di parlemen lebih serius menyikapi persoalan tersebut.
Dalam perkara ini, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sementara tiga tersangka lainnya ialah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.
“Tapi saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI,”
kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Hasto mengatakan, PDIP sejak awal memiliki sejumlah catatan kritis terhadap proses Gibran hingga menduduki kursi wapres.
Catatan tersebut mencakup Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023, dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu 2024, hingga persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
Menurut Hasto, ketiga persoalan itu menjadi dasar PDIP dalam mempertanyakan legitimasi kepemimpinan Gibran.
Dia menilai berbagai persoalan tersebut tidak bisa dipisahkan dari proses politik yang mengantarkan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menjadi wapres.
“Munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sebagaimana temuan dari Mahkamah Konstitusi,” ujar Hasto.
Menurut dia, persoalan tersebut membuat Gibran tidak lagi memiliki legitimasi sebagai seorang pemimpin.
Dia juga mempersoalkan pemenuhan persyaratan pencalonan, terutama menyangkut aspek usia dan ijazah.
“Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin baik dari aspek usia maupun ijazah ternyata kan tidak dipenuhi,” ujar Hasto.
Hasto memastikan komunikasi antarfraksi masih terus berlangsung secara intensif. Dia menegaskan persoalan tersebut sudah tidak bisa lagi ditoleransi.
“Ya proses dialog terus-menerus dilakukan. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya,” kata Hasto.








