Penulis
Fadel PrayogaJAKARTA, Probusmedia — Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan yang memiliki batas waktu memantik polemik dan dikaitkan dengan dinamika koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa meminta seluruh partai politik di dalam koalisi menjaga stabilitas dan tidak mengeluarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan tafsir berbeda.
Saan menilai batas masa jabatan pemimpin sebenarnya telah diatur secara jelas dalam konstitusi. Menurutnya, ketentuan tersebut menetapkan periodisasi masa jabatan hingga maksimal dua periode.
Menurut Saan, kondisi politik yang stabil dibutuhkan untuk memastikan program pemerintah berjalan tanpa gangguan.
Karena itu, seluruh partai politik yang tergabung dalam koalisi diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo.
“Membutuhkan situasi politik yang memang secara politik lebih stabil lagi. Dan saya harap bahwa semua partai politik, khususnya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, memiliki sikap yang sama untuk sama-sama mengawal pemerintahan hari ini di bawah pemerintahan Presiden Pak Prabowo,” ujarnya.
Saan menekankan pernyataan politik dari para pimpinan partai sebaiknya tetap diarahkan untuk menjaga kepastian dan stabilitas politik.
Sebab, kondisi tersebut penting agar berbagai program prioritas pemerintah dapat direalisasikan secara optimal.
“Maka sikap-sikap terbaik yang, sikap-sikap politik, itu tetap harus mengedepankan semangat untuk memberikan jaminan kepastian dan stabilitas politik agar program ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Saan.
Wakil Ketua DPR RI itu menyebut pernyataan AHY merupakan sikap politik Partai Demokrat yang disampaikan melalui ketua umumnya.
Saan menegaskan setiap sikap politik partai tetap harus dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
“Nah, terkait dengan pernyataan dari Ketua Umum, ya, Partai Demokrat, tentu itu merupakan sikap, ya, sikap politik dari Partai Demokrat yang disampaikan melalui Ketua Umumnya,” ujarnya.
Meski demikian, Saan berharap seluruh partai dalam koalisi pemerintahan mengedepankan kebersamaan di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia. Dia menilai stabilitas politik menjadi salah satu faktor penting agar pemerintah dapat menjalankan agenda strategisnya.
“Dan tentu sebagai sebuah sikap politik sebuah partai, kita menghormati dan menghargai saja. Tapi tentu kita juga berharap bahwa dalam situasi seperti hari ini, di mana tantangan, ya, tantangan kita sebagai sebuah bangsa, baik di domestik,” kata Saan.
Ketika ditanya apakah pernyataan AHY berpotensi menimbulkan kegaduhan di internal koalisi, Saan menilai pernyataan tersebut dapat memunculkan beragam interpretasi.
Dia mengingatkan para pimpinan partai agar menyampaikan sikap politik secara jelas sehingga tidak memicu perbedaan tafsir di antara anggota koalisi.
“Makanya semua pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi hendaknya memberikan sebuah pernyataan politik atau statement politik yang bisa membuat situasi atau kekompakan di internal koalisi,” katanya.
Saan berharap komunikasi politik antarpimpinan partai dapat menghindari munculnya tafsir yang saling bertentangan. Sehingga, kesamaan pemahaman diperlukan agar suasana di dalam koalisi tetap kondusif.
“Supaya tidak saling menafsirkan satu sama lain, tafsirnya bisa sama, bukan tafsir yang beda-beda, yang itu membuat nanti suasana menjadi kurang kondusif di internal koalisi,” kata Saan.
Sebelumnya, AHY menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Menurut AHY, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.
Karena itu, dia mengingatkan agar hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak dihalangi.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Demokrat, Sabtu (5/9/2026).