JAKARTA, Probusmedia — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak bekerja sendiri-sendiri dan memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.
“Pemerintah perlu bergerak cepat dan terpadu dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau,” kata Puan, Senin (7/9/2026).
Puan menilai penanganan dampak erupsi membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebutuhan warga dapat segera dipenuhi.
Ia juga mengingatkan agar keselamatan masyarakat tidak kalah penting dari upaya menjaga aktivitas pemerintahan dan ekonomi tetap berjalan.
“Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait juga harus memastikan setiap kebutuhan masyarakat terdampak dapat terfasilitasi,” ujarnya.
Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau disebut telah menimbulkan sejumlah dampak di wilayah sekitar Selat Sunda dan daerah lainnya.
Abu vulkanik dilaporkan menyebar hingga Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat serta berpotensi mengurangi jarak pandang.
Dampak abu vulkanik juga menjalar ke sektor transportasi udara karena kondisi tersebut dapat mengganggu keselamatan penerbangan.
Sejumlah bandara bahkan ditutup sehingga perjalanan masyarakat melalui jalur udara ikut terdampak.
Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena partikelnya dapat mengganggu kondisi tubuh.
Warga yang beraktivitas di luar ruangan berisiko mengalami iritasi mata, batuk, hingga gangguan saluran pernapasan atau ISPA.
Di wilayah yang terdampak cukup parah, aktivitas ekonomi masyarakat juga berpotensi ikut tersendat.
Kondisi tersebut bahkan mendorong sejumlah daerah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk mengurangi risiko paparan abu vulkanik terhadap anak-anak.
Karena itu, Puan meminta pemerintah menyiapkan langkah penanganan bencana secara menyeluruh, termasuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tersedia.
Ketersediaan masker serta akses terhadap layanan kesehatan dinilai penting untuk melindungi warga yang terdampak.
“Bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi dampak yang disebabkan terhadap rakyat dapat diminimalisir dengan kehadiran Negara yang lebih cepat,” ujar Puan.
Mantan Menko PMK itu juga mendorong pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi agar penanganan tidak berjalan secara terpisah.
Menurut dia, masyarakat harus mendapatkan perlindungan yang setara meski tinggal di wilayah administrasi yang berbeda.
“Tidak boleh ada daerah yang siap dengan stok dan layanan memadai, sementara daerah lain membiarkan masyarakat kekurangan kebutuhan dasar dalam menghadapi bencana erupsi gunung,” katanya.
Politikus PDIP itu menilai pemerintah juga perlu memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai langkah yang harus dilakukan selama dampak erupsi masih berlangsung.
Perlindungan tersebut mencakup keselamatan warga, kesehatan, transportasi, hingga keberlanjutan pendidikan anak.
“Masyarakat terdampak memperoleh perlindungan kesehatan, penumpang memperoleh kepastian perjalanan, dan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan,” jelas Puan.
Menurut Puan, dampak ekonomi juga tidak boleh luput dari perhatian pemerintah, terutama bagi kelompok masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian.
Pekerja harian, pedagang kecil, nelayan, pelaku UMKM, hingga keluarga yang kehilangan pendapatan akibat pembatasan aktivitas perlu mendapat perlindungan.
“Kebijakan keselamatan harus disertai perlindungan agar keluarga tidak dipaksa memilih antara menghindari paparan atau tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan,” ujarnya.
Untuk sektor transportasi udara, Puan meminta pemerintah menyiapkan skema pemulihan secara bertahap dengan tetap mengutamakan faktor keselamatan.
Pengaturan penerbangan yang tertunda juga perlu dilakukan agar tidak terjadi penumpukan penumpang ketika operasional bandara kembali normal.
“Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan,” kata Puan.
Puan memastikan DPR RI akan ikut mengawasi langkah pemerintah dalam menangani dampak erupsi melalui alat kelengkapan dewan (AKD) yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Pengawasan itu diperlukan agar kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada keselamatan dan kepentingan masyarakat.
“Keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara, tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian,
dan beban yang harus ditanggung rakyat,” kata Puan.
Di tengah kondisi tersebut, Puan mengingatkan masyarakat agar tidak panik dan tetap mengikuti perkembangan Gunung Anak Krakatau melalui kanal resmi.
Ia mengimbau warga mengutamakan informasi dari sumber terpercaya agar tidak mengambil langkah berdasarkan kabar yang belum jelas kebenarannya.
“Tetap tenang dan tidak perlu panik. Ikuti anjuran dari Pemerintah dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi,” ujarnya.