Penulis
Langgeng PujiEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL) masih berstatus aktif beroperasi.
PT TPL telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing dan under-invoicing atas transaksi penjualan produk pulp 2008-20245.
“Informasi yang telah kami minta kepada Dirjen AHU, PT TPL ini masih aktif. Sekarang juga masih ada gugatan kepada Kementerian Lingkungan Hidup di Kota Medan,” kata Saiful saat ditemui di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Sebelumnya, tim penyidik Jampidsus menetapkan PT TPL Tbk sebagai tersangka korporasi pada Senin.
Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor TAP-48/F.2/Fd.2/09/2026 tanggal 7 September 2026.
“PT TPL ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing dan under-invoicing atas transaksi penjualan produk pulp kepada entitas afiliasinya dalam kurun 2008-2025,” jelasnya.
Penyidik menduga PT TPL melakukan manipulasi kode Harmonized System (HS Code) terhadap produk yang dijual.
Produk yang seharusnya merupakan dissolving pulp diduga diubah menjadi paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).
Dalam perkara ini, penyidik juga menduga PT TPL menyampaikan dokumen transfer pricing dan SPT Pajak Badan yang tidak sesuai dengan kondisi transaksi sebenarnya.
Penyidik juga menduga terdapat kerja sama dengan pejabat yang berwenang sehingga pengawasan terhadap transaksi tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
Atas perbuatannya, PT TPL disangka melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, PT TPL juga disangka melanggar ketentuan subsidair Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
