Penulis
Fadel PrayogaJAKARTA, Probusmedia — Pemerintah membuka opsi melarang penggunaan sound horeg apabila tingkat kebisingannya melebihi batas yang dinilai mengganggu kesehatan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan mengkaji aturan batas desibel bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum menentukan pembatasan tersebut.
“Kalau sound horeg ini, pendapat saya perlu dilakukan rapat ya, dengan lintas instansi, termasuk Kementerian Kesehatan, kemudian dari Komdigi misalnya, Polri,” kata Tito di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Menurut Tito, pembahasan tersebut diperlukan untuk menentukan batas tingkat kebisingan yang masih diperbolehkan dalam penggunaan pengeras suara.
Ia menilai ketentuan itu penting agar kegiatan masyarakat tidak menimbulkan dampak terhadap kesehatan maupun keselamatan warga.
“Seperti apa bentuk batasan, misalnya desibel, suara yang boleh ada ya, untuk loudspeaker dan lain-lain. Kalau dia dianggap ada desibel tertentu yang bisa mengganggu kesehatan, ya harus dilarang, gitu,” ujarnya.
Mantan Kapolri itu mengatakan pelarangan penggunaan suara dengan tingkat kebisingan tertentu dapat dituangkan dalam peraturan perundang-undangan maupun aturan di bawahnya.
Jika belum terdapat ketentuan yang spesifik, ia membuka kemungkinan membuat aturan di tingkat kementerian.
“Baik dengan undang-undang atau peraturan-peraturan di bawahnya. Kalau belum ada ya, mungkin bisa setingkat menteri juga, saya bisa membuat suatu aturan gitu, ya,” kata Tito.
Tito mengaku akan terlebih dahulu mempelajari regulasi yang dapat menjadi dasar pengaturan tingkat kebisingan tersebut.
Menurutnya, sejauh yang ia ketahui, belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur batas desibel yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
“Nah, saya akan pelajari, kira-kira aturan, aturan yang mana yang spesifik. Saya lihat sepertinya belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai desibel ini,” kata Tito.
Ia menegaskan persoalan tersebut semakin penting apabila penggunaan pengeras suara sampai menimbulkan korban.
Karena itu, aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan batas kebisingan.
“Yang bisa mengganggu kesehatan, apalagi sudah ada korban gitu,” ujarnya.
Tito meminta pemerintah daerah melalui Kesbang meningkatkan pemantauan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan.
Di sisi lain, Polri melalui fungsi intelijen juga dinilai perlu mendeteksi kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban publik sejak awal.
“Nah, ini harusnya kegiatan seperti itu dipantau oleh Kesbang, kalau untuk Pemda-nya, dan juga sebetulnya di Polri ya, dari intelijen, yang kira-kira dapat menimbulkan gangguan ketertiban publik, keamanan publik,” kata Tito.
Selain itu, langkah awal yang dapat dilakukan bukan langsung pembubaran, melainkan memberikan imbauan dan pendekatan kepada penyelenggara kegiatan.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mencegah kegiatan masyarakat berkembang menjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan publik.
“Itu bisa dilakukan imbauan dulu dengan pendekatan kepada mereka. Sebetulnya seperti itu,” ujarnya.