Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Darmawan menegaskan Kementerian ATR/ BPN bersiap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kantor pertanahan di berbagai daerah. Bersih-bersih ini akan dilakukan Kementerian ATR/BPN setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di BPN Kabupaten Bogor dan daerah lainnya.
Ossy menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tetapi juga seluruh jajaran jika ditemukan persoalan.
“Ya pasti, tidak hanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, semua tempat tentunya harus terus kita lakukan evaluasi, terutama jika memang kejadian ini seperti apa,”
kata Ossy di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Menurut Ossy, evaluasi harus dimulai dengan mengungkap sumber persoalan yang memicu perkara tersebut.
Setelah akar masalah diketahui, kementerian baru akan menentukan solusi dan langkah pembenahan yang diperlukan.
“Ini yang harus kita ketahui dulu sumber permasalahannya apa. Dari situlah baru kita coba carikan solusi dan lakukan evaluasi menyeluruh,” ujarnya.
Sementara itu, terkait kemungkinan pemberian bantuan hukum kepada pejabat yang terseret pemeriksaan KPK, Ossy mengaku belum mengetahui keputusan tersebut.
Dia menyatakan prosesnya masih berada di tangan aparat penegak hukum.
“Ya kami terus terang belum mengetahui, karena ini kan prosesnya bolanya sedang berada di aparat penegak hukum, masih dalam proses,” kata Ossy.
Ossy juga belum memastikan siapa yang akan menggantikan pejabat yang diperiksa KPK.
Menurut dia, keputusan mengenai pergantian baru dapat dibahas setelah terdapat ketetapan hukum dari proses yang sedang berjalan.
“Kalau sudah ada ketetapan hukumnya, ini kan belum ada, makanya saya bilang kita bersabar,” ujarnya.
Di tengah proses hukum tersebut, Ossy memastikan aktivitas pelayanan pertanahan tetap berjalan normal.
Pengecekan bahkan telah dilakukan di Kantor Pertanahan Bogor dan Kota Tangerang untuk memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu.
“Alhamdulillah tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Bogor dan juga Kota Tangerang masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya,” kata Ossy.
Ossy menekankan persoalan hukum yang tengah bergulir tidak boleh membuat masyarakat menjadi pihak yang dirugikan.
Karena itu, kementerian akan terus memantau pelayanan sekaligus melakukan evaluasi di internal ATR/BPN.
“Jadi tidak ada, itu yang ingin kami tekankan juga hari ini, jangan sampai isu ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat yang baik dan kami terus mengecek hal tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK turut menangkap Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pengurusan HGB Summarecon Bogor.
Lampri ditangkap bersama 16 orang lainnya, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi. Mereka tengah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.
