
Penulis
Langgeng Puji
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali dipercaya menduduki jabatan tersebut dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tito menjadi salah satu menteri yang dipertahankan dari pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, dia juga menjabat mendagri dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 atau periode kedua pemerintahan Jokowi.
Sebelum masuk ke pemerintahan, Tito memiliki rekam jejak panjang di institusi kepolisian.
Dia pernah menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada 2016 hingga 2019.
Pengalamannya di bidang kepolisian, khususnya dalam penanganan terorisme dan keamanan, menjadi bagian dari perjalanan karier Tito sebelum dipercaya memimpin Kementerian Dalam Negeri.
Berikut profil dan perjalanan karier Tito Karnavian.
Muhammad Tito Karnavian lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 26 Oktober 1964.Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1987.
Saat itu, Tito meraih penghargaan Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik.
Tito memulai kariernya sebagai perwira di lingkungan Polda Metro Jaya. Salah satu jabatan awal yang pernah diembannya adalah Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan (Kanit Jatanras) Reserse Polres Metro Jakarta Pusat pada 1987.
Pada Oktober 2000, Tito menjabat Kepala Satuan Reserse Umum Polda Metro Jaya.
Saat menduduki jabatan tersebut, dia terlibat dalam penangkapan buronan kasus Badan Urusan Logistik (Bulog), Soewondo.Setahun kemudian, Tito dipercaya memimpin Tim Cobra yang beranggotakan 23 perwira polisi untuk menangkap Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
Tito juga memiliki pengalaman panjang di bidang pemberantasan terorisme. Dia pernah menduduki sejumlah posisi di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Bareskrim Polri, mulai dari Kasubden Bantuan, Kasubden Penindak, hingga Kasubden Intelijen.
Pada 2009, Tito diangkat menjadi Kepala Densus 88 Antiteror Bareskrim Polri.
Selama bertugas di Densus 88, Tito terlibat dalam operasi penindakan terhadap gembong teroris Dr Azahari di Malang, Jawa Timur, pada 2005. Pada 2012, Tito dipercaya menjabat Kapolda Papua. Tiga tahun kemudian, dia ditunjuk menjadi Kapolda Metro Jaya.
Saat memimpin Polda Metro Jaya, Tito terlibat dalam penanganan serangan teror di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Januari 2016.
Selanjutnya, Presiden Jokowi mengangkat Tito sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Maret 2016. Pangkatnya pun naik menjadi Komisaris Jenderal Polisi.
Pada 15 Juni 2016, Jokowi mengajukan nama Tito sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti.
Tito kemudian resmi dilantik sebagai Kapolri pada 13 Juli 2016. Dia menjabat posisi tersebut hingga Oktober 2019.
Setelah mengakhiri kariernya di kepolisian, Tito mendapat tugas baru di pemerintahan. Pada 23 Oktober 2019, Jokowi melantiknya sebagai Mendagri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Selama menjabat Mendagri, Tito juga pernah mendapat tugas tambahan sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ad interim pada 4-15 Juli 2022.
Selain itu, dia sempat dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada 2-21 Februari 2024 setelah Mahfud MD mengundurkan diri.
Pada 21 Oktober 2024, Tito kembali dilantik sebagai Mendagri oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Selain berkarier di kepolisian, Tito juga menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
Setelah lulus dari Akpol pada 1987, Tito melanjutkan pendidikan di University of Exeter, Inggris.
Pada 1993, dia meraih gelar Master of Arts (MA) dalam bidang Police Studies.
Pada 1996, Tito menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta.
Dia kembali meraih predikat lulusan terbaik dengan penghargaan Wiyata Cendekia.
Tito kemudian mengikuti pendidikan di Royal New Zealand Air Force Command and Staff College, Selandia Baru, pada 1998.
Pada tahun yang sama, dia meraih gelar Bachelor of Arts (BA) dalam bidang Strategic Studies dari Massey University, Auckland, Selandia Baru.
Pendidikan berikutnya ditempuh di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri pada 2000 serta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XVII Lemhannas RI pada 2011.
Di Lemhannas, Tito juga tercatat sebagai peserta terbaik peraih penghargaan Bintang Seroja.
Pada 2013, Tito menyelesaikan pendidikan doktoral atau PhD di bidang Strategic Studies dengan konsentrasi terorisme dan radikalisasi Islam di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura. Dia meraih predikat magna cum laude.
Selain perjalanan karier dan pendidikannya, harta kekayaan Tito juga tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan laporan LHKPN untuk periode 2025 yang disampaikan pada 29 Maret 2026, total kekayaan Tito tercatat sebesar Rp23.395.845.134 atau sekitar Rp23,39 miliar.
Sebagian besar kekayaan Tito berupa tanah dan bangunan dengan nilai mencapai Rp16.791.952.000.
Tito tercatat memiliki 16 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah daerah, yakni Jakarta Selatan, Palembang, Tangerang, Sorong, dan Alor.
Salah satu aset dengan nilai terbesar berupa tanah dan bangunan seluas 307 meter persegi dan 207 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp6,14 miliar.
Selain itu, terdapat tanah seluas 4.556 meter persegi di Palembang senilai Rp3,65 miliar. Dia juga melaporkan sejumlah bidang tanah lainnya di Palembang dengan nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Aset tanah lainnya berada di Sorong dengan luas mencapai puluhan ribu meter persegi. Tito juga memiliki tanah seluas 4.010 meter persegi di Alor senilai Rp400 juta.
Untuk kategori alat transportasi dan mesin, Tito melaporkan kekayaan senilai Rp380 juta. Aset tersebut berupa satu unit mobil sedan tahun 2015 yang diperoleh dari hasil sendiri.
Sementara itu, harta bergerak lainnya tercatat senilai Rp260 juta. Adapun kas dan setara kas yang dimiliki Tito mencapai Rp5.963.893.134.
Dalam laporan tersebut, Tito tidak mencantumkan nilai surat berharga maupun harta lainnya. Dia juga tercatat tidak memiliki utang.
Dengan demikian, total kekayaan bersih Tito Karnavian berdasarkan LHKPN periode 2025 mencapai Rp23.395.845.134.