JAKARTA, Probusmedia — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengecam dugaan penyadapan terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak dapat ditoleransi.Hasto mengatakan, nama Megawati termasuk dalam daftar tokoh yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
“Ya, nanti proses itu yang akan kita lihat. Tetapi yang jelas, dari daftar yang sudah dikeluarkan itu, nama Ibu Megawati Soekarnoputri termasuk menjadi tokoh yang disadap. Maka ini adalah penyalahgunaan kewenangan yang tidak bisa ditoleransi,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, dikutip Selasa (10/11/2026).
Menurut Hasto, persoalan penyadapan menjadi serius apabila tidak digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi justru dimanfaatkan mengamankan kepentingan politik pihak tertentu.
Dia menilai, penyadapan terhadap masyarakat sipil, jurnalis, hingga elite politik berpotensi menjadi alat intimidasi.
Menurutnya, praktik tersebut bahkan bisa berkembang menjadi politik sandera yang membatasi kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapat maupun menjalankan aktivitas politik.
Hasto mengingatkan, penyadapan tidak boleh dijadikan instrumen kekuasaan untuk menekan pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda.
Selain mengancam privasi, praktik tersebut dinilai dapat mencederai prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Oleh karena itu, Hasto meminta dugaan penyadapan tersebut diusut secara menyeluruh dan transparan.
Menurut dia, penyelidikan tidak cukup hanya mengungkap pihak yang melakukan penyadapan, tetapi juga harus menelusuri siapa pengguna akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.
“PDI Perjuangan menyerukan agar terhadap kasus penyadapan ini harus diusut secara tuntas. Siapa user akhir dari penyadapan tersebut,” ujarnya.
Hasto menegaskan pengungkapan pengguna akhir diperlukan untuk mengetahui motif dan kepentingan di balik dugaan praktik penyadapan.
Dia berharap penegakan hukum tidak hanya mengungkap pelaku teknis di lapangan, tetapi juga pihak yang memerintahkan, membiayai, maupun memanfaatkan hasil penyadapan apabila keterlibatan mereka terbukti.
Menurut Hasto, pengusutan secara tuntas diperlukan agar tidak ada pihak yang kebal hukum dan kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau intimidasi terhadap masyarakat.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dugaan penyadapan secara ilegal kepada presiden, ketum partai politik, pengusaha, jurnalis, hingga organisasi masyarakat (ormas).
Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin mengungkapkan empat tersangka tersebut ialah LSP, ASN, EH, dan SU.
Adapun, keempat tersangka tersebut diketahui ialah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.