JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa anggota DPR fraksi Gerindra Anwar Sadad berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dugaan pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2019-2022, Senin (9/11/2026).
Anwar Sadad diperiksa bersama dengan Bagus Wahyudyono selaku pihak swasta. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan KPK.
“Betul sebagai tersangka dan yang bersangkutan sudah mengirimkan konfirmasi ketidakhadirannya karena memang ada kegiatan dewan, yaitu kegiatan reses,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Budi menjelaskan bahwa alasan ketidakhadiran Anwar Sadad, saat ini tengah dianalisis oleh penyidik.
Anwar Sadad beberapa kali mangkir panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana hibah. Namun, Budi menyebut belum ada upaya jemput paksa karena panggilan sebelumnya masih berkapasitas sebagai saksi.
“Saudara AS sebelumnya beberapa kali dilakukan pemanggilan dalam kapasitas sebagai saksi,” beber Budi.
Selanjutnya, Anwar Sadad dijadwalkan ulang pemanggilannya pada Senin (16/11/2026) pekan depan. Dia juga akan dipanggil bersama dengan Bagus Wahyudyono.
“Kami meyakini untuk penjadwalan ulang Senin depan yang bersangkutan akan hadir. Jadi kita sama-sama tunggu ya, Senin depan kehadiran saudara AS ataupun saudara BGS untuk memenuhi panggilan penyidik,” kata Budi.
Dalam kasus ini, KPK sudah menahan empat orang tersangka dari pihak swasta. Keempat tersangka itu yakni, Mochamad Mahrus Ali, Achmad Yahya, M Fathullah, serta Ra Wahid Ruslan.
Keempat orang itu merupakan pihak pemberi suap. Para tersangka, total sudah memberikan uang Rp6,9 miliar kepada Anwar Sadad mengenai dana hibah Pokmas Jatim senilai Rp67,7 miliar.
Kasus ini pertama kali terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Desember 2022 terhadap eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, namun hingga kini pengembangan perkaranya masih belum berakhir.
Berdasarkan perkara korupsi yang dilakukan Sahat Tua, KPK menetapkan 21 tersangka baru pada 10 Oktober 2025 yang terdiri dari empat penerima dan 17 pemberi.
Dari puluhan tersangka itu, dibagi menjadi tiga klaster. Klaster pertama terdiri dari mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi selaku penerima dan lima pemberi yakni Hasanuddin selaku Anggota DPRD Jawa Timur, Jodi Pradana Putra selaku pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Sukar selaku Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, A. Royan selaku pihak swasta dari Tulungagung, dan Wawan Kristiawan selaku pihak swasta dari Tulungagung.
Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan telah terbukti bersalah dan dipenjara, sedangkan Royan dalam kondisi sakit.
Selanjutnya, tersangka Kusnadi telah meninggal dunia, sehingga akhirnya KPK menghentikan proses penyidikannya.
Lalu, pada klaster kedua terdiri dari dua penerima dan 10 pemberi. Dua penerima dalam klaster kedua ialah Anwar Sadad selaku eks Wakil Ketua DPRD Jatim yang kini menjadi Anggota DPR serta staf Anwar Sadad bernama Bagus Wahyudiono.
Sedangkan tersangka pemberi dalam klaster kedua ialah Achmad Yahya dan M Fathullah selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, Ra. Wahid Ruslan selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan, Moch. Mahrus selaku Anggota DPRD Jawa Timur, serta Mahud selaku mantan Anggota DPRD Jawa Timur.
Kemudian, Fauzan Adima selaku mantan Wakil Ketua DPRD Sampang, Jon Junaidi selaku Wakil Ketua DPRD Probolinggo, serta Ahmad Heriyadi, Ahmad Affandy dn Abdul Motoliib selaku pihak swasta dari Sampang.
Pada klaster ketiga, mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar ditetapkan sebagai tersangka penerima, sedangkan pemberianya adalah Ahmad Jailani selaku pihak swasta dari Sumenep dan Mashudi selaku pihak swasta dari Bangkalan.







