JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar Rp106,3 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan kasus penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, Tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti, seperti Barang Bukti Elektronik (BBE) hingga uang tunai senilai kurang lebih total Rp106,3 miliar,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/9/2026).
Taufiq menyebut uang tersebut ditemukan di empat lokasi berbeda. Di antaranya di Rumah Arif Sugianto selaku orang yang diduga kepercayaan dari menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Kemudian rumah Rizal Pahlevi selaku pihak swasta, rumah Zimamun Ni’am Aulaw selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, dan rumah Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
Di rumah Arif yang juga mantan Bupati Kebumen, penyidik menemukan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan empat valuta asing (Valas) dalam beberapa koper berwarna merah. Rincian uang tersebut yakni Rp31,86 miliar, 2.611.500 USD, 1.974.500 dolar Singapura, 910 riyal Arab Saudi, dan 981 ringgit Malaysia.
Kemudian pada rumah Rizal ditemukan sejumlah Rp896 juta, Zimamun sejumlah Rp8juta, serta Sontang sejumlah Rp49,5 juta.
Uang-uang itu diduga terkait pengurusan pertanahan dan gratifikasi lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan status perkara ke penyidikan dan menetapkan delapan tersangka.
Kedelapan tersangka itu yakni Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto Pitojo Adhi dan anak buah Menteri ATR/ BPN Nusron Wahid, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN Lampri.
Selain itu Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.
Kemudian, Muhammad Fakhry dan Erwin selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri ATR/BPN, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta yang juga perantara Summarecon.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 15 September sampai dengan 4 Oktober 2026,” ujarnya.








