JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terkait sejumlah pihak yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.
“Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang positioning-nya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Budi mengatakan KPK menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Polri. Ia meyakini Polri akan transparan menangani kasus yang melibatkan para jenderal bintang empat dan dua.
“Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan,” kata Budi.
Namun, Budi belum mengetahui siapa target yang disasar Listyo dan kawan-kawan di KPK. Menurutnya, objek penyadapan merupakan bagian dari penyidikan Polri.
“Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri,” kata Budi.
KPK juga tetap berkoordinasi dengan Polri secara intensif dari tingkat pimpinan maupun jajaran di bawahnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan daftar pihak yang menjadi target dugaan penyadapan oleh para tersangka eks Kaporli Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.
Suyudi mengatakan penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Listyo Sigit Prabowo Cs.
Dari 28 saksi yang diperiksa, sebanyak 24 orang merupakan personel internal Polri.
Sementara itu, tiga saksi berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan.
Selain itu ada enam ahli yang dimintai keterangan terdiri dari dua ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli pidana.
“Barang bukti yang telah disita meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat unit CPU, PC, laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan,” kata Suyudi di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup sejumlah kalangan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur, hingga kapolda.
Selain itu, sasaran yang diduga masuk dalam daftar penyadapan meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa.
Suyudi menegaskan, daftar tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak menunjukkan bahwa pihak-pihak yang disebut terlibat dalam tindak pidana.
“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” ujarnya.