JAKARTA, Probusmedia — Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut mengatakan bahwa pembagian kuota haji tambahan sudah sesuai arahan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diungkap Yaqut di sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026) malam.
Mulanya, tim penasihat hukum Yaqut meminta kliennya menjelaskan kronologis pembagian kuota haji tambahan tersebut.
Yaqut baru mengetahui ada pemberian kuota haji khusus sebanyak 20 ribu melalui siaran YouTube Sekretariat Negara pada Oktober 2023.
Setelah itu, Yaqut mengajak Jokowi untuk bertemu secara khusus untuk mengetahui lebih jelas soal pemberian kuota haji tersebut.
“Di awal bulan November, kami sempat sampaikan tapi baru sekilas belum ada arahan karena waktu itu rapat kabinet dan saya melaporkan bagaimana pelaksanaan haji tahun 2023,” ujar Gus Yaqut di ruang sidang.
Namun, Yaqut tak berhasil menemui Jokowi untuk membahas tambahan kuota haji khusus.
“Baru kemudian di tanggal 27 November, secara khusus saya mendapatkan waktu untuk bisa melaporkan ke presiden terkait dengan tambahan kuota 20.000 tersebut,” sambungnya.
Yaqut melaporkan terkait pemberian kuota haji khusus 20 ribu itu pada rapat Kabinet soal pelaksanaan haji tahun 2023. Dalam rapat tersebut, Yaqut menjelaskan bahwa Indonesia mendapat kuota haji tambahan terbesar sepanjang sejarah.
“Kemudian presiden memberikan arahan ya untuk keselamatan, mohon izin untuk keselamatan jemaah karena pengalaman 2023 yang sudah kami laporkan di rapat kabinet tersebut, Yang Mulia, dan agar ekonomi juga ikut bergerak karena pada waktu pasca-Covid ekonomi masih sulit, dibagi dua saja, 50 persen 50 persen,” kata Yaqut.
Setelah itu, Yaqut menemui DPR untuk menggelar rapat kerja. Dalam rapat tersebut Yaqut bertemu dengan Dirjen PHU, Hilman Latief dan Irjen Kemenag, Faisal Ali Hasyim.
“Saya sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa ada arahan presiden agar kuota haji tambahan dibagi 10 ribu 10 ribu. Saya sampaikan ke Pak Dirjen pada waktu itu agar ini disimpan dulu sampai, di-keep dulu bahasa saya, Yang Mulia, sampai benar-benar kita dapat kepastian tentang kuota ini,” tandas dia.
Diketahui, mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan negara sebanyak Rp 622 miliar terkait perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan perbuatan itu dilakukan Yaqut secara bersama-sama dengan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA); Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM); dan Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).
Jaksa menjelaskan Yaqut melakukan pengisian kuota haji khusus tahun 2023-2024 tanpa melalui waktu tunggu yang sudah ditentukan. Para jemaah haji khusus yang dimasukkan oleh Yaqut cs tidak melalui mekanisme yang sudah ditentukan.
Jaksa menyebut, Yaqut juga melakukan pengisian kuota haji khusus tahun 2023-2024 dengan disertai adanya fee percepatan sebanyak 50 persen.
Jaksa juga menilai Yaqut telah memperkaya diri sendiri sejumlah USD271.500 dalam upaya kuota haji khusus tersebut.







