Penulis
Alfredo Sitompul
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran transaksi yang masuk ke rekening asisten pribadi (aspri) mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Randy Kusumaatmadja. Pendalaman itu dilakukan penyidik saat memeriksa Randy sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Bank BJB (BJBR).
Selain Randy, KPK memeriksa dua orang lainnya dengan materi pendalaman serupa. Mereka, yakni Befiboi Rizqi Nurkanda selaku pengurus PT Tjuan Pakar Runding/mantan staf honorer bagian rumah tangga gubernur Jawa Barat Dan Wena Natasha Olivia selaku ibu rumah tangga.
Penyidik memeriksa ketiga saksi tersebut di Kantor Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah IV Bandung, Jawa Barat.
“Penyidik mengonfirmasi terkait transaksi-transaksi di rekening para saksi,”
kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).
Dalam perkara ini Bank BJB menganggarkan beban promosi umum dan produk bank sejumlah Rp 801 miliar melalui Divisi Corporate Secretary (Corsec).
Dari angka tersebut, sebesar Rp 410 miliar disetujui untuk dialokasikan pada penempatan iklan di media televisi, cetak dan online, melalui pengadaan jasa agensi.
Pada akhir 2020, Corporate Secretary Bank BJB saat itu, Widi Hartoto memerintahkan Group Head Komunikasi Pemasaran Indra Maulana dan Group Head Hubungan Masyarakat berinisial SON untuk mencari agensi periklanan.
Pencarian tersebut untuk mengakomodasi dan mengelola dana non-budgeter yang akan diperoleh melalui mekanisme pengadaan jasa agensi tersebut.
Paket pekerjaan kemudian dipecah menjadi nominal di bawah Rp200 juta serta rentang Rp200 juta hingga Rp1 miliar guna menghindari proses lelang dan memuluskan mekanisme penunjukan langsung (PL).
Perbuatan melawan hukum tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp223,6 miliar. Nilai itu merupakan selisih pembayaran antara yang telah dibayarkan oleh Bank BJB kepada enam agensi dengan yang telah dibayarkan oleh keenam agensi kepada media sebagai penempatan iklan.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
