JAKARTA, Probusmedia — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal.
Habiburokhman menilai keputusan pemecatan tersebut sebanding dengan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Ahrie.
“Putusan pemecatan ini kami nilai sudah sangat tepat, adil, dan terukur karena sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat,” kata Habiburokhman dikutip Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, tindakan tersebut tidak hanya mencederai kehormatan institusi Polri, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Habiburokhman juga menilai kasus dugaan penyadapan itu sebagai salah satu peristiwa yang mencoreng sejarah kepolisian modern.
Sebab, kewenangan strategis yang semestinya digunakan untuk menjaga keamanan negara justru diduga disalahgunakan.
Dia menyebut penyalahgunaan kewenangan tersebut berpotensi merusak kredibilitas institusi, mengancam rasa aman masyarakat, serta mengganggu tatanan hukum.
Habiburokhman berharap ketegasan Polri dalam menjatuhkan sanksi kepada Ahrie juga diterapkan terhadap pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut.
“Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum,” ujarnya.
Dia menegaskan, Komisi III DPR akan terus mengawal proses penegakan etik dan hukum pidana dalam kasus tersebut untuk memastikan integritas Polri tetap terjaga.








