JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses perpanjangan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) kawasan Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, dengan memeriksa Direktur PT Bela Parahiyangan Investindo, Ryan Brasali (RYN).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya memeriksa RYN sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Saksi RYN hadir (Jumat, 6 November 2026,red) dan didalami seputar perpanjangan SHGB tanah milik Kota Baru Parahyangan,” kata Budi dikutip Minggu (8/11/2026).
Selain proses perpanjangan sertifikat, penyidik juga meminta keterangan RYN mengenai pihak-pihak lain yang mengurus SHGB tersebut ke Kementerian ATR/BPN.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon.
Enam tersangka lainnya yakni mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry.
KPK menduga keempat orang tersebut merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
KPK Geledah Sejumlah Kantor
Dalam penyidikan kasus ini, KPK juga telah menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN pada 17 September 2026.
Ruangan yang digeledah antara lain milik Lampri, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi.
Sehari kemudian, penyidik menggeledah kantor Summarecon di Jakarta dan rumah Lampri di Bekasi.
Penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026, kemudian Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada 23 September 2026.
Pada 24 September 2026, KPK menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta rumah Lampri di Nganjuk.
Terakhir, pada 29 September 2026, penyidik KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Pemeriksaan RB menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk menelusuri proses perpanjangan SHGB serta keterlibatan pihak-pihak yang mengurus sertifikat tersebut.







