Penulis
Alfredo SitompulEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito, akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 pada hari ini, Kamis (10/9/2026).
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Dito akan memberikan keterangan dalam lanjutan sidang perkara berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tindak pidana korupsi (TPK).
“Benar, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan saksi Saudara Aryo Bimo Nandito atau Pak Dito ya untuk memberikan kesaksian, untuk memberikan keterangannya,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (9/9/2026).
Keterangan Dito, kata Budi, dibutuhkan sebagai bagian mengungkapkan fakta-fakta di atas meja persidangan.
Fakta tersebut nantinya menjadi bahan bagi majelis hakim untuk menilai konstruksi perkara kuota haji tambahan.
Menurutnya, secara prinsip, proses persidangan adalah ruang untuk menguji seluruh alat bukti secara objektif.
“Karena itu, semakin lengkap fakta yang dapat dihadirkan dan diuji di persidangan, semakin utuh pula konstruksi perkara yang dapat dinilai oleh Majelis Hakim,” ujar Budi.
Persidangan kasus kuota haji tambahan yang sedang digelar ini melibatkan empat terdakwa. Mereka yakni Yaqut, Gus Alex, Ismail Adham selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), serta Asrul Azis Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama.
KPK menyatakan kerugian negara dari perkara tersebut mencapai Rp622,09 miliar. Nilai kerugian ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Laporan investigatif tersebut dilakukan guna menghitung kerugian negara atas kasus Kuota Haji Indonesia dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 hingga 2024 pada Kementerian Agama (Kemenag).
Kerugian negara itu terbagi atas tiga elemen. Pertama, selisih penerimaan dan pengeluaran penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) atas penyelenggaraan ibadah haji 2024 bagi jemaah haji khusus yang seharusnya tidak berangkat sebesar Rp438,2 miliar.
Kedua, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 ditaksir Rp39,95 miliar.
Ketiga, fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 untuk jemaah yang seharusnya tidak berangkat senilai Rp143,92 miliar.
Jaksa mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
