Penulis
Langgeng PujiEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Denny Indrayana menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan mengundurkan diri setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara terkait syarat pendidikannya.
Menurutnya, Gibran perlu mempertimbangkan keputusan tersebut demi menjaga etika serta nama baik dirinya, keluarga, dan Republik Indonesia.
“Memang Saudara Gibran, karena beliau Wakil Presiden kita hormati. Tolong dipertimbangkan dengan baik, tolong dipertimbangkan dengan bijak,” kata Denny seusai sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Denny, masyarakat yang mengikuti persidangan telah mengetahui pertimbangan MK mengenai syarat pendidikan Gibran.
“Seluruh rakyat Indonesia yang menonton persidangan sudah tahu bahwa menurut Mahkamah, Saudara tidak memenuhi syarat pendidikan,” ujar dia.
Denny bahkan mengatakan, jika berada dalam posisi Gibran, dirinya akan merasa malu untuk tetap menjabat sebagai Wakil Presiden.
“Kalau saya jadi Saudara, saya akan malu sekali untuk tetap menjabat sebagai Wakil Presiden,” katanya.
Denny juga menyarankan Gibran berdiskusi dengan ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sebelum menentukan sikap.
Menurut Denny, langkah tersebut diperlukan karena keputusan Gibran maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 tidak terlepas dari dukungan keluarganya.
“Saya akan mempertimbangkan dengan serius, mungkin berdiskusi dengan bapak saya—karena saya majunya juga karena bapak—akan berdiskusi dengan Pak Jokowi,” ujar Denny.
Denny mengatakan Gibran dapat menyampaikan bahwa dirinya memilih mundur demi menjaga nama baik keluarga dan negara.
“Pak, ini malu sekali, enough is enough, cukup. Lebih baik demi nama baik keluarga, demi nama baik saya, demi menjaga nama baik republik, saya menjunjung etika dan menyatakan mundur sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Denny.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa terkait pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024 tidak dapat diterima.
MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara tersebut.
Putusan itu dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026), yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.
“Mengabulkan eksepsi pemohon sepanjang kedudukan hukum. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” ujar Suhartoyo saat membacakan putusan.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan perkara tersebut diajukan oleh pihak yang bukan merupakan peserta Pilpres 2024.
Kondisi itu membuat para pemohon dinilai tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
“Para pemohon dan pihak terkait tidak memiliki kedudukan hukum,” kata Suhartoyo.