JAKARTA, Probusmedia — Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan praperadilannya didaftarkan pada Selasa (3/11/2026).
“Klasifikasi perkara: Sah atau tidaknya pelaksaan Upaya Paksa Penyitaan,” bunyi laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, dikutip Senin (9/11/2026).
Nomor perkara gugatan praperadilan Sirajudin teregister dengan nomor 205/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Sel. Sidang perdana bakal digelar pada Senin (16/11/2026).
Dalam gugatannya, pihak termohon tercatat yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menghormati gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sirajudin Lasena. Dia menyebut, KPK siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut.
“KPK tentunya siap menghadapi pengujian formil tersebut dan akan menyampaikan argumentasi hukum beserta bukti-bukti yang relevan di hadapan hakim praperadilan,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan.
Budi meyakini bahwa upaya penyitaan dalam kasus dugaan rasuah yang menjerat Sirajudin telah dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami pastikan, bahwa setiap tindakan penyidikan, termasuk pelaksanaan upaya paksa penyitaan, dilakukan secara profesional dan akuntabel,” kata Budi.
Diketahui, KPK sudah menetapkan Sirajudin Lasena sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut, Sulawesi Utara.
Sirajudin juga diduga menerima gratifikasi dalam kasus tersebut. Dia diduga telah menerima gratifikasi sejak tahun 2023-2026.
Sirajudin diduga menerima gratifikasi senilai Rp11,14 miliar. Dia menerima gratifikasi sejak menjabat sebagai Pj Bupati Bolmut.
Sirajudin diduga melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.







