Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk membatasi distribusi BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar.
Kebijakan itu disiapkan agar subsidi energi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Ya, memang kami lagi ada memformulasikan aturannya,” ujar Bahlil di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Bahlil juga meminta masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.
Menurut dia, Pertalite dan Biosolar seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan subsidi pemerintah.
“Tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi. Karena itu kan BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil di tengah persoalan antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan.
Ia memastikan ketersediaan stok BBM secara nasional masih berada pada batas minimal 18–20 hari.
Bahlil menegaskan antrean BBM di Sulawesi Selatan tidak menunjukkan adanya kelangkaan stok.
Ia menyebut kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak tertentu.
“Antrean panjang terjadi karena banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah ada memang pihak-pihak yang mengantre di pompa bensin hanya untuk ada maksud lain,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil juga menyebut pemerintah berencana mengendalikan penyaluran Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.
Namun, penerapan kebijakan tersebut masih menunggu kepastian dan validitas data agar pembatasan tidak justru menyasar masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Pemerintah saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap akurasi data pembagian kelompok desil masyarakat.
Bahlil berharap pembenahan data tersebut dapat membuat penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran sesuai tujuan kebijakan subsidi energi.
Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan kesiapan perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan BBM bersubsidi.
Dukungan tersebut mencakup rencana pembatasan Pertalite dan Biosolar bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.