JAKARTA, Probusmedia — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 7,1 persen menjadi Rp6.136.941 sudah cukup baik.
Menurut Pramono, keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara pengusaha, buruh, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai fasilitator.
“Keputusan untuk upah tersebut sudah cukup baik,” kata Pramono di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Pramono mengaku pembahasan besaran kenaikan UMP tidak berlangsung mudah.
Namun, dia menegaskan bahwa keputusan yang telah disepakati bersama harus dijalankan.
“Dalam pembahasan tentunya tidak mudah. Tetapi itu adalah sesuatu yang diputuskan bersama. Sehingga sesuatu yang sudah diputuskan akan kami jalankan. Apalagi kenaikannya sebenarnya cukup signifikan yaitu 7,1 persen,” ungkapnya.
Pramono meminta agar perbandingan besaran UMP dilakukan secara setara.
Dia menilai, UMP DKI Jakarta masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain jika dilihat dalam perbandingan secara nasional.
“Jakarta sebenarnya kalau dilihat secara nasional dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, membandingkan kan harus apple to apple. Jakarta jauh di atas semuanya,” ujar Pramono.
Seperti diketahui, UMP DKI Jakarta mengalami kenaikan per tahun sejak Pramono Anung menjabat.
Pada 2027, UMP DKI Jakarta sebesar Rp6.136.941 naik Rp407.065 atau sekitar 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.
UMP DKI Jakarta pada 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 6,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pramono mengatakan, penetapan UMP merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan dunia usaha.







