JAKARTA, Probusmedia — Pakar antikorupsi, Praswad Nugraha menilai Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak serius dipakai sebagai senjata pamungkas untuk pemberantasan korupsi.
Praswad menyoroti hilangnya pasal illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar.
“Ketiadaan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar, menjadikan UU ini dicurigai tidak serius untuk dipergunakan sebagai ultimate weapon (senjata pamungkas) bagi pemberantasan korupsi,” ujar Praswad Nugraha dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (22/11/2026).
Praswad menjelaskan bahwa pasal tersebut penting untuk memulihkan aset negara. Sebab, banyak pejabat negara yang memiliki harta tidak wajar dan akhirnya terjerat kasus korupsi.
Bahkan, KPK juga sudah meminta secara langsung pasal illicit enrichment dimasukkan ke dalam UU Perampasan Aset.
“Kita bisa melihat contoh bagaimana banyaknya pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar seperti Febrie Adriansyah dan Rafael Alun yang menunjukkan kegentingan illicit enrichment untuk diberlakukan dan dapat dirampas oleh negara,” kata Praswad.
Mantan penyidik KPK itu mengatakan, proses penyusunan UU Perampasan Aset juga dilakukan tidak transparan.
Dia juga menilai bahwa UU Perampasan Aset yang mengatur soal batasan aset, dianggap akan mempersulit kinerja penydik.
“Dalam UU Perampasan Aset, masa penyitaan adalah 15 hari yang bisa diperpanjang selama 7 hari. Melihat komposisi waktu tersebut, tentu akan membuat penyidik kehabisan waktu untuk pembuktian di pengadilan, sementara aset yang di sita harus dikembalikan jika melewati batasan waktu penyitaan selama 22 hari tersebut,” kata Praswad.
Kemudian, Praswad juga menyoroti soal aset yang dapat dijual sebelum ada putusan pidana. Dia menjelaskan bahwa upaya ini bisa menimbulkan adanya makelar dan penyalahgunaan hukum.
“Lembaga khusus pengelolaan aset yang dalam rumpun eksekutif berpotensi mengacaukan ketertiban hukum. Aset yang disita meski belum ada putusan inkrah bisa langsung dijual dengan syarat khusus akan membuka potensi sengketa terutama terkait valuasi dan harga jual,” kata dia.
“Pihak yang asetnya dijual bisa saja merasa uang kompensasi yang dikembalikan kepada dirinya tidak sebanding dengan valuasi sebenarnya objek penyitaan tersebut. Ini juga berpotensi membuka praktik makelar dan penyalahgunaan hukum agar bisa memperoleh objek sitaan dengan harga murah,” sambungnya.







