Penulis
Alfredo SitompulEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas cakupan masyarakat yang dapat menggunakan transportasi umum secara gratis dari 15 menjadi 21 golongan.
Layanan transportasi umum gratis tersebut mencakup Transjakarta, LRT dan MRT Jakarta.
“Pemerintah DKI Jakarta juga akan memutuskan, dari 15 golongan yang dulu digratiskan, akan menjadi 21 golongan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (29/9/2026).
Sebanyak 15 golongan yang sebelumnya menerima layanan gratis antara lain PNS Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan PNS, tenaga kontrak Pemprov DKI Jakarta, siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), pegawai swasta dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, serta penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
Kemudian, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, Penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di wilayah Jabodetabek, anggota TNI dan POLRI, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia berusia di atas 60 tahun, pengurus masjid, dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).
Pramono kemudian menyebut enam golongan yang akan mendapatkan layanan transum secara gratis.
Di antaranya pendamping penyandang disabilitas, para pencari lowongan pekerjaan, pasien rujukan rutin, pelajar dan mahasiswa tidak mampu di luar KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pelaku UMKM binaan, dan korban bencana alam.
“Jadi ada 6 golongan tambahan itu yang akan digratiskan oleh Pemprov DKI,” tuturnya.
Pramono mengatakan, penambahan jumlah golongan tersebut menyusul penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek. Ia menyebut penyesuaian tarif akan diberlakukan pada 1 Januari 2027.
Meski begitu, ia belum bisa memastikan besaran tarif yang akan disesuaikan tersebut.
“Dalam menentukan tarif transportasi yang baru, yang sudah 20 tahun tidak pernah mengalami perubahan, akan kami berlakukan tanggal 1 Januari 2027,” ujarnya.
Menurut Pramono, penyesuaian tersebut tidak bermakna subsidi transportasi akan dihentikan. Ia menyebut Pemprov DKI akan mengurangi subsidi bagi masyarakat yang dianggap mampu, sebaliknya kelompok penerima layanan gratis tetap mendapatkan perlindungan.