Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Ketua DPP PDIP Said Abdullah membuka ruang terhadap usulan skema baru ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT).
PDIP menilai skema minimal dua partai politik dapat dipertimbangkan, tetapi perlu disertai batas maksimal agar kompetisi pilpres tidak terlalu terbatas.
Said menegaskan PDIP pada prinsipnya dapat menerima PT apabila pendekatannya menggunakan jumlah partai politik sebagai dasar pencalonan.
Namun, ia menilai batas minimal tersebut harus diimbangi dengan batas maksimal jumlah partai yang dapat mengusung pasangan calon.
“Katakanlah minimal dua partai politik, maksimal empat partai politik, sehingga ada kompetisi. Jangan sampai batas atasnya tidak ada,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Said menjelaskan batas maksimal diperlukan agar pencalonan presiden tidak terkonsentrasi pada terlalu sedikit pasangan calon.
Sebab, pesta demokrasi itu harus menghadirkan pilihan kandidat yang masuk akal dan dapat diterima publik.
“Ya kita inginlah, yang namanya pemilihan presiden itu make sense, bisa diterima, acceptable dari semacam calon-calon yang ada di mata publik,” ujar Said.
Said mengatakan usulan tersebut sejauh ini baru berkembang di antara partai-partai koalisi pemerintahan dan belum dibahas secara formal di Komisi II DPR.
PDIP, kata dia, masih mencermati berbagai gagasan yang muncul dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dua partai politik yang dimaksud partai parlemen atau semua partai politik yang lolos KPU bisa mengajukan. Kami masih mengamati dengan saksama,” kata Said.
Ia menjelaskan, aturan tersebut nantinya perlu memperjelas apakah yang dimaksud adalah dua fraksi di parlemen atau dua partai politik
“Walaupun tentu nanti akan dirinci syarat-syarat dua fraksi itu seperti apa. Apakah dua fraksi yang dimaksud eh, dua partai politik,” ujar Said.