Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Wakil Ketua DPR Saan Mustopa meminta dugaan keterkaitan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam perkara HGB Summarecon Bogor diserahkan kepada proses hukum.
Saan mengatakan pihaknya menghargai proses penyidikan yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Menurut dia, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengungkap fakta dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
“Ya, kita serahkan ya, itu ke penegak hukum. Kita menghormati, menghargai, dan tetap asas praduga tak bersalah kan harus kita kedepankan,”
kata Saan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Politikus Partai Nasdem itu menegaskan DPR akan menghormati proses hukum dan mempercayakan penyidik untuk mencari titik terang dalam perkara tersebut.
“Tapi sekali lagi, kita akan menghormati, menghargai, dan kita mempercayakan kepada aparat penegak hukum ya untuk apa melakukan berbagai upaya untuk mencari titik kebenaran,” ujarnya.
Saan kembali menyatakan proses hukum terhadap perkara tersebut sepenuhnya harus diberikan kepada aparat penegak hukum.
“Jadi sekali lagi prosesnya kita serahkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK telah menyita uang Rp106,3 miliar terkait dengan kasus dugaan suap pembukaan blokir hak guna bangunan (HGB) lahan Summarecon Bogor pada lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Uang tersebut disita penyidik dari tangan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Ada empat orang kepercayaan Nusron Wahid yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan bahwa penyidik akan mengusut sampai tuntas kasus rasuah di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Salah satu yang tengah ditelusuri penyidik yakni dugaan aliran uang yang digunakan Nusron Wahid.
“Tentunya uang-uang yang sebesar Rp106 sekian miliar itu untuk penggunaannya nanti akan ditelusuri lagi dalam proses penyidikan ke depan,” ujar Taufik kepada wartawan, Rabu (23/9/2026).
