Penulis
Langgeng PujiEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Presiden Prabowo Subianto menilai kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu ditambah agar sistem pertahanan dan keamanan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Prabowo menyinggung luas wilayah Indonesia yang terdiri dari 514 kabupaten sebagai salah satu alasan perlunya penambahan kekuatan TNI.
Namun, di balik rencana tersebut terdapat persoalan yang lebih besar, yakni kebutuhan anggaran dan penentuan fungsi kehadiran militer di daerah.
Prabowo mengatakan jumlah batalion TNI saat ini belum sebanding dengan jumlah kabupaten yang harus dijangkau.
“Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar,” ujar Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab yang tayang di Youtube Prabowo Subianto, Rabu (16/9/2026).
Dia kemudian mempertanyakan efektivitas pengamanan apabila jumlah batalyon lebih sedikit dibandingkan jumlah kabupaten.
Menurut Prabowo, dengan asumsi satu batalyon ditempatkan di setiap kabupaten, masih terdapat lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki kehadiran satuan TNI.
Persoalannya, ukuran kebutuhan pertahanan tidak semata-mata dapat dihitung dari jumlah kabupaten.
Penempatan satu batalion di setiap kabupaten juga membutuhkan personel, fasilitas, persenjataan, perumahan, biaya operasional hingga dukungan logistik.
Prabowo juga mengaitkan keterbatasan kehadiran aparat di sejumlah daerah dengan persoalan pengawasan kekayaan alam.
Menurut dia, lemahnya pengawasan selama puluhan tahun berkontribusi terhadap terjadinya illegal logging, illegal mining, hingga perkebunan liar.
“Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar,” kata Prabowo.
Dia turut mencontohkan keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung yang menurutnya dapat berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penindakan.
Pernyataan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana penambahan kekuatan TNI akan ditempatkan dalam penanganan persoalan sumber daya alam yang selama ini juga menjadi ranah penegakan hukum sipil.
Prabowo dalam pernyataannya tidak merinci bentuk penambahan kekuatan tersebut, termasuk jumlah satuan, kebutuhan personel, wilayah prioritas, maupun estimasi anggarannya.
Di sisi lain, Prabowo mengatakan anggaran pertahanan Indonesia masih berada di bawah 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita,” ujar dia.
Prabowo mengatakan anggaran pertahanan Indonesia selama beberapa dekade berada di kisaran 0,9 persen PDB.
Dia kemudian membandingkannya dengan Singapura yang mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB untuk pertahanan.
Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) untuk 2025 menunjukkan belanja militer Indonesia memang berada pada sekitar 1,04 persen PDB.
Pada tahun yang sama, Singapura berada di sekitar 3,05 persen PDB.
SIPRI juga mencatat belanja militer Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 15,03 miliar dollar AS.
Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan belanja militer terbesar di Asia Tenggara secara nominal, meskipun proporsinya terhadap PDB relatif rendah.
Dengan demikian, persoalan anggaran pertahanan tidak hanya menyangkut persentase terhadap PDB, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut digunakan dan kebutuhan pertahanan apa yang hendak dipenuhi.
SIPRI mencatat belanja militer Indonesia meningkat pada 2025, sementara belanja militer kawasan Asia dan Oseania secara keseluruhan juga mengalami peningkatan.
Perluasan Kekuatan TNI dan Beban AnggaranRencana memperluas kehadiran TNI hingga lebih banyak wilayah tentu berimplikasi pada kebutuhan belanja negara.
Terlebih, pemerintah tidak hanya berbicara mengenai penambahan personel. Penguatan pertahanan juga mencakup kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista), fasilitas satuan, pemeliharaan, latihan, serta biaya operasional.
Oleh karena itu, pernyataan bahwa anggaran pertahanan masih di bawah 2 persen PDB perlu dilihat bersama dengan rencana penggunaan anggaran tersebut.
Jika pemerintah ingin memperluas kehadiran TNI hingga ratusan wilayah, publik juga perlu mendapatkan gambaran mengenai berapa besar tambahan anggaran yang dibutuhkan dan dari mana sumber pembiayaannya.
Prabowo sendiri menegaskan bahwa penguatan TNI ditujukan untuk membangun sistem pertahanan dan keamanan yang lebih merata.
“Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat,” kata Prabowo.