Penulis
Langgeng PujiEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyoroti potensi persoalan ketatanegaraan apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan yang mempersoalkan syarat pendidikan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Yusril mengatakan belum terdapat aturan yang secara detail mengatur konsekuensi hukum apabila seorang wakil presiden yang sudah dilantik kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden.
“Saya belum bisa bayangkan andai dikabulkan, lantas apa yang terjadi? Saya tidak mau berkomentar banyak, bisa iya bisa tidak. Saya tidak bisa membayangkan andaikan dikabulkan dan ternyata tidak memenuhi syarat,” kata Yusril dalam konferensi pers, dikutip Kamis (24/9/2026).
Menurut Yusril, persoalan tersebut menjadi hal baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia karena gugatan terhadap pemenuhan syarat wakil presiden diajukan setelah yang bersangkutan menjalankan jabatannya.
“Itu belum detail diatur dalam aturan yang ada, hukum acaranya juga belum ada,” ujar Yusril.
Dia menilai, kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai mekanisme pemberhentian wakil presiden apabila putusan MK nantinya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.
Yusril juga menyinggung bahwa sejumlah perkara di MK belum tentu berujung pada putusan yang menguji persoalan secara tuntas.
Dia memberikan contoh sengketa kewenangan lembaga negara antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Saat itu, kata Yusril, perkara tersebut diajukan ketika Ginandjar Kartasasmita menjabat Ketua DPD.
Yusril mengaku diminta Presiden SBY mewakili pemerintah dalam perkara tersebut.
“Waktu itu Ginandjar Kartasasmita. Saya diminta Presiden SBY mewakili pemerintah. Tapi perkaranya tidak sampai selesai. Di tengah jalan, Pak Ginandjar menarik gugatannya, sehingga tidak ada putusannya mengenai kewenangan DPD dan pemerintah tersebut,” kata Yusril.
Di sisi lain, Yusril mengkritik kecenderungan MK dalam sejumlah putusannya yang dinilai telah bertindak terlalu jauh dari kewenangan sebagai lembaga penguji undang-undang.
Menurut dia, kewenangan utama MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dia menuturkan jika sebuah norma dalam undang-undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, MK seharusnya membatalkan norma tersebut.
“Yang saya khawatir, MK ini kadang-kadang agak kebablasan. Yang terbayangkan tugas MK itu menguji UU terhadap UUD 45. Putusan ia bertentangan, batal demi hukum, sudah selesai sampai di situ,” ujar dia.
Yusril mengatakan, persoalan muncul ketika MK tidak hanya membatalkan suatu norma, tetapi juga kemudian membentuk atau mengatur norma baru melalui putusannya.
“Kadang-kadang MK, setelah (aturan) dibatalkan, terus diatur sendiri. Ini kadang menjadi masalah,” kata Yusril.
Gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran sendiri berkaitan dengan perkara yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak ke MK. Salah satu pokok yang dipersoalkan adalah pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai wakil presiden terpilih.