JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai sekitar 100 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Senin (14/9/2026). Uang ratusan miliar dalam pecahan rupiah dan valuta asing (valas) itu disimpan dalam 20 kardus atau koper.
“Tim mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan valas, yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper, yang berjumlah sekitar 20-an koper,”
kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (14/9/2026).
Uang ratusan miliar itu diduga merupakan barang bukti transaksi ilegal yang dilakukan pejabat BPN. KPK mengungkapkan OTT ini terkait dengan pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
“Di wilayah Kabupaten Bogor, ini pihaknya yaitu Summarecon,” kata Budi.
Selain terkait pengurusan HGB Summarecon Bogor, uang tunai ratusan miliar itu juga diduga berkaitan dengan penerimaan lain pejabat BPN. Budi mengatakan, terdapat 17 orang yang diamankan dalam OTT tersebut.
Salah satunya, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN Lampri. Selain Lampri, penyidik turut mengamankan kepala kantor pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor dan Tangerang.
“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 17 orang. Di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya,” katanya.
Budi belum menjelaskan kontruksi perkara maupun identitas para pihak lain yang diamankan. KPK masih melakukan gelar perkara untuk menentukan pihak-pihak yang menjadi tersangka.
“Untuk detail dari konstruksi perkara ini, bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan, nanti kami akan update kembali karena malam ini masih akan dilakukan ekspose untuk menetapkan,” kata Budi.








