JAKARTA, Probusmedia — Sebanyak enam orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan yang ditangani Bareskrim Polri mengajukan permohonan pelindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ketua LPSK Achmadi mengatakan permohonan tersebut masih dalam proses penelaahan sejak 6 November 2026.
Menurutnya, LPSK juga telah berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara tersebut.
“Permohonan masih dalam proses penelaahan. Kami juga berkoordinasi dengan penyidik untuk mendalami kebutuhan pelindungan para saksi,” kata Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Achmadi menjelaskan LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menelaah permohonan tersebut.
Beberapa aspek tersebut ialah pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Menurut Achmadi, pelindungan saksi diperlukan untuk menjamin keamanan mereka selama proses hukum berlangsung, terutama apabila menghadapi ancaman atau kerentanan tertentu.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” ujarnya.
LPSK juga terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut.
Achmadi mengaku tidak menutup kemungkinan jumlah saksi yang mengajukan permohonan pelindungan bertambah seiring perkembangan proses hukum.
Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, mulai dari tingkat ancaman, kerentanan para saksi, hingga bentuk pelindungan yang dibutuhkan.
Hasil penelaahan tersebut akan menjadi pertimbangan LPSK dalam menentukan langkah pelindungan bagi para pemohon.






