JAKARTA, Probusmedia — Kejaksaan Agung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025.

Penulis
Langgeng Puji
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Kejaksaan Agung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sekitar 38 saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk dokumen perizinan usaha pertambangan (IUP) serta barang bukti elektronik.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di enam lokasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025,” ujar Anang di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Enam lokasi yang digeledah meliputi kantor PT AMI di Kendari, kantor PT AMI di lokasi tambang di Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, kantor PT AMI di Kota Kendari, serta kantor PT AMI, dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Anang menjelaskan, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa izin perusahaan tersebut telah berakhir pada 2014.
Dalam perkara ini, PT BSJ diketahui dikelola oleh Arif Kurniawan (AK).
Anang menyebut Arif merupakan salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner perusahaan yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
“Yang jelas, PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan,” kata Anang.
Anang mengatakan terkait kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap jajaran direksi maupun komisaris, penyidik masih mengembangkan perkara tersebut.
Menurut dia, penetapan tersangka saat ini baru menyasar korporasi.
Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan menetapkan pihak lain sebagai tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan.
“Untuk saat ini baru korporasinya. Ke depan, proses penyidikan tetap berlanjut. Bukan tidak mungkin nanti akan mengarah kepada pihak-pihak yang menurut penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” ujarnya.
Adapun sangkaan terhadap PT BSJ merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor sebagai sangkaan primer.
Kemudian, sangkaan subsider menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 dan Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 dan Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.