Penulis
Alfredo SitompulEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni yang berlokasi di Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2026).
Penyitaan rumah tersebut bagian dari penyidikan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu.
“Kali ini, aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik Sdri. VLA, selaku Anggota DPRD Kota Bengkulu. Rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Ia memastikan penyidik akan mendalami keterkaitan dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada Vinna pada perkara ini.
“Penyidik akan menelusuri asal-usul, proses perolehan, pihak yang memberikan maupun menerima, serta keterkaitannya dengan konstruksi perkara,” tutur dia.
Dari keseluruhan alat bukti yang disita oleh penyidik, KPK akan mendalami keterkaitan pada konstruksi perkara tersebut. Kemudian dari pengujian alat bukti itu KPK dapat mengungkapkan fakta secara utuh.
“Setiap temuan akan ditindaklanjuti untuk mengungkap perkara secara terang-benderang, termasuk menelusuri keberadaan maupun aliran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.,” ungkapnya.
Sebelumnya, KPK telah menyita satu unit mobil Mitsubishi Xpander milik Vinna Ledy. Penyitaan tersebut diduga berkaitan dengan tahap pengembangan penyidikan atas dugaan suap di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
“Bahwa pada 10 Agustus 2026 lalu, Penyidik telah melakukan penyitaan atas satu unit kendaraan roda empat dari VLA selaku Anggota DPRD Kota Bengkulu,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Penyidik menduga penyitaan tersebut berasal dari pemberian pihak swasta yang berkaitan dengan kasus perkara.
“Penyidik masih akan terus mendalami keterkaitan pemberian mobil tersebut, dengan penyidikan perkara yang saat ini sedang berprogres,” ucap dia.
Terkait hal tersebut, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus suap ijon proyek yang menjerat Bupati nonaktif Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.
Selama pengembangan kasus perkara ini, KPK belum menetapkan tersangka.
“Di mana dalam perkara ini, KPK kemudian menerbitkan sprindik umum per Juli 2026 ini. Belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan ini,” kata dia.
Sementara itu, selama proses penyidikan berjalan ini, KPK melakukan serangkaian penggeledahan guna mencari alat bukti.
KPK menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp4 miliar.
