JAKARTA, Probusmedia — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, Polri masih menyelidiki dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Suyudi menyampaikan Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, secara bersama-sama, dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
“Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada dan atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah,” kata Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Menurut dia, dugaan perbuatan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Oleh karena itu, dia mengatakan temuan dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar.
Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman terhadap tugas dan kegiatan yang dilakukan.
Suyudi menjelaskan bahwa penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka kasus dugaan penyadapan berdasarkan karakteristik perbuatan dan peran masing-masing.
Pertama, terkait dugaan penyadapan, penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, terkait dugaan penghilangan data elektronik, penyidik menerapkan Pasal 48 juncto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, terkait dugaan akses ilegal, penyidik menggunakan Pasal 332 Ayat 1 dan atau Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun, sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP mengenai dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Suyudi menegaskan, penerapan seluruh pasal tersebut tetap harus didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta pertanggungjawaban masing-masing tersangka.
Kapolri Tegaskan Penanganan Kasus Secara Profesional
Suyudi menegaskan, Polri berkomitmen menangani perkara dugaan penyadapan ilegal secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Dia menyebut, perkara tersebut menjadi pengingat bahwa setiap kewenangan memiliki batas dan setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan.
“Kami meyakini bahwa kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” ujar Suyudi.
“Sebab hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” katanya.






