JAKARTA, Probusmedia — Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut korporasi PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) membayar uang denda Rp200 juta terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022.
Kemudian, jaksa juga menuntut PT KAPM membayar uang pengganti senilai Rp2,4 miliar. Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
“Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar jaksa di ruang sidang.
Jaksa menjelaskan bahwa PT KAPM dituntut dengan pidana pokok berupa denda sebesar Rp 200 juta, namun jika tak mampung untuk membayar maka akan diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun.
Jaksa juga menuntut PT KAPM agar membayar uang pengganti Rp 2,4 miliar dengan perhitungan pembayaran uang yang telah disita sebesar Rp 1,5 miliar. Namun, jika PT KAPM tidak dapat membayar, maka diganti dengan penutupan seluruh perusahaan PT KAPM selama satu tahun.
“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 2.410.092.416 dikurangi dengan perhitungan uang yang telah disita sebesar Rp 1.560.434.401 sebagaimana barang bukti nomor 203,” kata jaksa.
Jaksa pun membeberkan perihal memberatkan tuntutan PT KAPM, pertama yakni tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kemudian, PT KAPM juga dianggap sudah melakukan korupsi dengan kehendak aktif yang bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran.
“Hal-hal yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum pidana, Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan,” ungkap jaksa.
Jaksa meyakini PT KAPM melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
Diketahui, PT KAPM didakwa memberikan suap sebanyak Rp 1,3 miliar terkait proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022. Menurut jaksa, suap tersebut diberikan agar terdakwa menjadi pelaksana atau memenangkan lelang proyek.
“Bahwa perbuatan terdakwa melalui Yoseph Ibrahim bersama-sama Parjono memberikan sejumlah uang yang berjumlah Rp 1.125.000.000 kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah serta sejumlah Rp 240.000.000 kepada Hamdan, Edi Purnomo dan Budi Prasetiyo dimaksudkan agar terdakwa mendapatkan paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatera Tahun Anggaran 2022 pada Direktorat Prasarana Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub,” kata jaksa.
Jaksa menyebut bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi bersama dengan Direktur Utama PT KAPM tahun 2022 dan Parjono selaku vice president PT KAPM tahun 2022, Yoseph Ibrahim.
Jaksa menyatakan terdakwa memperoleh keuntungan dari proyek pekerjaan ini senilai Rp2.410.092.416 (2,4 miliar).







