Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah mengubah nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria (LPRA) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria.
Perubahan ini menjadi salah satu poin yang disepakati dalam pembahasan akhir RUU Reforma Agraria sebelum dibawa ke rapat paripurna DPR pada Selasa (21/9/2026).
Wakil Ketua Baleg DPR Sturman Panjaitan menyampaikan perubahan nomenklatur itu saat membacakan laporan tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pengaturan Reforma Agraria.
“Pasal 1 angka 4 terkait perubahan nomenklatur Badan Reforma Agraria Nasional menjadi Lembaga Penyelenggaraan Reforma Agraria yang selanjutnya disebut lembaga beserta definisinya,”
kata Sturman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Dalam laporan yang sama, Sturman juga menyampaikan perubahan sejumlah ketentuan terkait lokasi prioritas pelaksanaan reforma agraria.
Istilah lokasi prioritas reforma agraria tersebut dalam RUU selanjutnya disebut sebagai LPRA.
“Pasal 1 angka 5 terkait definisi lokasi prioritas Reforma Agraria yang selanjutnya disebut dengan LPRA adalah lokasi atau wilayah yang diprioritaskan untuk melaksanakan Reforma Agraria,” ujar dia.
Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Sukri kemudian menjelaskan posisi lembaga baru tersebut dalam struktur pemerintahan.
Menurut dia, LPRA akan berada langsung di bawah presiden sekaligus bertanggung jawab kepada kepala negara.
Posisi lembaga tersebut kemudian diperjelas Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.
Dia mengatakan pemerintah nantinya akan menentukan pembentukan lembaga atau badan beserta nomenklaturnya melalui Peraturan Presiden (Perpres).
“Jadi segala sesuatu itu akan ditentukan dalam Peraturan Presiden ya,” kata Eddy.
RUU Reforma Agraria telah disetujui untuk dibawa ke rapat paripurna DPR pada Selasa (22/9/2026).
RUU tersebut secara keseluruhan memuat 14 bab dan 53 pasal yang mengatur penyelenggaraan reforma agraria.
