JAKARTA, Probusmedia — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menolak rencana pemerintah menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai klinik pratama dengan model bisnis swasta.

Penulis
Alfredo Sitompul
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menolak rencana pemerintah menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai klinik pratama dengan model bisnis swasta.
Ia menegaskan negara tidak seharusnya meraup keuntungan melalui pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Negara enggak boleh berbisnis dengan rakyatnya,”
kata Ribka dalam siniar di kanal YouTube Probusmedia dikutip Sabtu (7/11/2026).
Menurut Ribka, pemerintah perlu memperhatikan sejumlah persayaratan dalam mendirikan klinik. Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan harus memiliki legalitas yang sah melalui akreditasi hingga ketersediaan tenaga kesehatan.
Ribka juga menyoroti ketersediaan dokter yang masih terbatas. Ia menyebut Indonesia hanya memiliki sekitar 160.000 dokter.
Selain keterbatasan jumlah, Ribka juga mempertanyakan rencana pembangunan klinik baru melalui Kopdes ketika sejumlah tenaga kesehatan belum terpenuhi.
Ia mencontohkan kondisi keterbatasan tenaga kesehatan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Ribka mengungkapkan sekitar 27 puskesmas tidak memiliki dokter.
“Enggak usah. Udah klinik yang ada, dokter yang ada, kita masih banyak ke Asmat,” ujarnya.
Ribka menekankan, pemerintah harus menyelesaikan persoalan terkait pemerataan tenaga medis. Pasalnya, pembangunan fasilitas baru tidak menyelesaikan permasalahan tersebut.
Sakksikan wawancara lengkap Probusmedia bersama Ketua DPP PDIP bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning selengkapnya dalam podcast bertajuk “Indonesia Dilanda Bencana Kebijakan” melalui kanal YouTube Probusmedia di sini.