Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto diminta memutar otak menyiapkan skema kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
Arahan tersebut muncul dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026), dengan mempertimbangkan tahapan penerapan dan kemampuan fiskal negara.
Brian mengatakan pemerintah telah menghitung sejumlah komponen pembiayaan untuk mencari formula pendidikan tinggi gratis.
Perhitungan tersebut mencakup penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain yang dimiliki PTN.
“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujar Brian.
Kajian mengenai kebutuhan anggaran untuk mewujudkan kuliah gratis juga sebelumnya telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Kajian tersebut menjadi bahan awal pemerintah untuk menghitung kebutuhan pembiayaan sekaligus menentukan kemungkinan skema penerapannya.
Brian mengatakan seluruh hasil perhitungan tersebut masih harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah ingin memastikan kebijakan kuliah gratis memiliki perhitungan yang jelas dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” kata Brian.
Untuk memperdalam perhitungan, Kepala Negara menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Tim tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
“Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” ujarnya.
Brian menargetkan tim khusus dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan.
Selain kebutuhan anggaran, tim tersebut juga akan menyusun tahapan pelaksanaan agar rencana kuliah gratis memiliki gambaran yang lebih jelas.
“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” kata Brian.
Setelah kajian selesai, hasilnya akan kembali disampaikan kepada Presiden untuk menentukan langkah berikutnya.
Pemerintah nantinya akan menetapkan tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil perhitungan dan kajian yang dilakukan tim khusus tersebut.
“Sehingga nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden dipimpin oleh Pak Menko untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah, tahapan-tahapan sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” ujar Brian.
Sebelumnya, Brian mengungkap dibutuhkan anggaran sebesar Rp93,74 triliun jika pemerintah ingin menggratiskan biaya kuliah di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN).
Angka tersebut disampaikan Brian dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Brian mengatakan kebutuhan anggaran itu telah dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang tercatat di PTN, baik program vokasi maupun akademik.
“Kami sudah menghitung itu nilainya Rp93.742.969.840.000 untuk 2.833.169.000 mahasiswa yang tercatat di PTN, baik untuk vokasi maupun akademik, jadi D3, D4, dan D1,” kata Brian.