JAKARTA, Probusmedia — Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah mengklaim angka kemiskinan di Indonesia terus menurun selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen atau setara dengan 22,93 juta penduduk.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadhana menyebut jumlah penduduk miskin tersebut berkurang sekitar 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Ia menilai penurunan itu menjadi bagian dari perkembangan upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,”
ujar Kurnia dalam keterangan di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Bakom juga menyoroti penurunan angka kemiskinan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir sebagai salah satu indikator perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Pada periode 2021–2025, tingkat kemiskinan turun dari 10,14 persen menjadi 8,47 persen, sementara kemiskinan ekstrem menyusut dari 2,14 persen menjadi 0,85 persen.
Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui rasio Gini tercatat membaik dari 0,384 menjadi 0,375 pada periode yang sama.
Pemerintah juga mengembangkan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sekaligus membantu keluarga miskin meningkatkan taraf hidupnya.
Untuk menjaga daya beli pekerja, pemerintah turut menjalankan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menyasar pekerja yang memenuhi persyaratan.
Pada 2025, program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 17 juta pekerja dengan bantuan Rp300.000 per bulan selama dua bulan atau Rp600.000 yang dibayarkan sekaligus kepada setiap penerima.
Pemerintah juga berupaya memperluas akses pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi melalui Program Magang Nasional. Program ini menargetkan 100.000 peserta pada 2025 dan meningkatkan kuotanya menjadi 150.000 peserta pada 2026.
Berdasarkan evaluasi program magang 2025, sekitar 30 persen peserta dilaporkan mendapat tawaran untuk melanjutkan pekerjaan dan diangkat menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka menjalani program tersebut.
Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan keterampilan lulusan, mempersiapkan mereka menghadapi kebutuhan industri, serta memperbesar peluang memperoleh pekerjaan yang lebih stabil.
Di bidang pembangunan sumber daya manusia, pemerintah turut menggunakan Indeks Modal Manusia sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas dan daya saing penduduk Indonesia.
Pada 2025, pemerintah menetapkan target indeks tersebut sebesar 0,56 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Namun, klaim penurunan angka kemiskinan itu juga perlu dilihat bersama jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan serta dampak nyata berbagai kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Capaian tersebut disampaikan Bakom menjelang genap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026.
Meski angka kemiskinan diklaim menurun, tantangan berikutnya adalah memastikan perbaikan statistik tersebut benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, akses pekerjaan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.