JAKARTA, Probusmedia — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih menjadi ancaman serius pada Oktober 2026, meskipun jumlah titik panas nasional mulai menurun.
Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah terdampak, tetapi juga meluas hingga Singapura yang tengah menggelar Grand Prix Formula 1 (F1) pada 9–11 Oktober 2026.
Kementerian Kehutanan mencatat 387 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia berdasarkan pemantauan satelit hingga 8 Oktober 2026 pukul 21.10 WIB.
Angka tersebut turun 789 titik dibandingkan sehari sebelumnya, tetapi pemerintah menegaskan bahwa penurunan itu tidak berarti ancaman kebakaran telah berakhir.
Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah menjadi dua wilayah prioritas yang masih mencatat konsentrasi titik panas tertinggi.
Dalam pemantauan yang sama, Sumatera Selatan mencatat 130 titik panas, sedangkan Kalimantan Tengah mencatat 86 titik.
Di wilayah Kalimantan Tengah, Dinas Kehutanan setempat melaporkan luas area yang telah ditangani mencapai sekitar 575,01 hektare selama periode 30 September hingga 7 Oktober 2026.
Sementara itu, di Sumatera Selatan, sejumlah wilayah rawan kebakaran meliputi Ogan Komering Ilir, Kayuagung, Muara Enim, Banyuasin, dan Musi Banyuasin.
Kondisi lahan gambut menjadi salah satu tantangan utama dalam penanganan kebakaran di Sumatera Selatan.
Kebakaran di lahan gambut membutuhkan penanganan berkelanjutan karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali muncul meskipun api di permukaan telah dipadamkan.
Pemerintah mengingatkan bahwa titik panas yang terdeteksi satelit tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan yang terbakar.
Setiap indikasi perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya dan menentukan langkah penanganan yang tepat.
Kabut Asap Merembet hingga Singapura
Dampak karhutla juga menjadi perhatian di Singapura selama penyelenggaraan Grand Prix F1 pada 9–11 Oktober 2026.
Badan Lingkungan Nasional Singapura melaporkan indeks standar polutan atau PSI 24 jam berada pada rentang 136–192 pada 9 Oktober, yang masuk kategori tidak sehat.
Otoritas Singapura memperingatkan bahwa PSI berpotensi melampaui 200 atau masuk kategori sangat tidak sehat jika kabut asap terus terbawa angin dari Sumatera bagian selatan dan Kalimantan. Pemerintah setempat pun menyiapkan langkah antisipasi melalui gugus tugas yang melibatkan 28 lembaga untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Meski demikian, penyelenggaraan balapan F1 tidak dinyatakan batal akibat kabut asap.
Juru bicara F1 menyampaikan bahwa kondisi saat itu tidak menimbulkan risiko terhadap penyelenggaraan acara, sementara pihak penyelenggara telah memasukkan potensi kabut asap ke dalam rencana kontingensi.
Risiko kesehatan dan kemungkinan pembatasan kegiatan luar ruang tetap menjadi perhatian apabila kualitas udara memburuk.
Karena itu, perkembangan kualitas udara selama akhir pekan balapan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah perlindungan bagi penonton, pekerja, dan masyarakat.
Pejabat Daerah Minta Penanganan Lebih Serius
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatasi karhutla.
Ia menyebut cuaca kering dan luasnya kawasan lahan gambut sebagai tantangan yang membutuhkan penanganan serius serta berkelanjutan.
“Langkah aksi maupun regulasi sudah kami lakukan secara maksimal, tentunya tetap dalam koridor hukum,” kata Herman Deru, beberapa waktu lalu.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik dan psikologis petugas yang bekerja di lapangan.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dian Faizal Hendropiyono menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi.
Menurutnya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat upaya pencegahan secara bersama-sama.
Faizal mendorong pembangunan infrastruktur pencegahan, termasuk pompa air, penyekatan kanal gambut, dan sarana pengambilan air di wilayah rawan.
Keterlibatan perusahaan juga dinilai penting untuk memperkuat kesiapan menghadapi potensi kebakaran berikutnya.
Pemerintah Pusat Perkuat Operasi Darat dan Udara
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemadaman serta menangani dampak karhutla.
Upaya tersebut mencakup peningkatan kesiapsiagaan, penguatan operasi darat dan udara, serta penyelarasan data antarlembaga.
“Perbedaan data karhutla antarlembaga dapat menyulitkan pemerintah menentukan prioritas penanganan di lapangan,” kata Kepala BNPB Suharyanto, beberapa waktu lalu.
Suharyanto meminta seluruh unsur yang terlibat dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan Selatan menyatukan data dan memperkuat komunikasi.
Menurut BNPB, data yang perlu diselaraskan mencakup titik kebakaran, luas lahan terbakar, hasil pemadaman, jumlah personel, dan kebutuhan dukungan operasional.
“Jangan sampai upaya yang luar biasa di bawah ini tidak tersampaikan. Setiap ada hal-hal yang kurang, kita langsung melaksanakan komunikasi,” ujar Suharyanto.
Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa penurunan jumlah titik panas tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kewaspadaan. Patroli, pemeriksaan lapangan, deteksi dini, dan respons cepat tetap diperlukan untuk mencegah kebakaran meluas kembali.
Pemerintah mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Warga di wilayah terdampak juga diminta mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara serta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk.